Selain menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Januari 2015 juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam Perpres ini disebutkan, Kemenko Bidang Perekonomian mengoordinasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; f. Kementerian Pertanian; g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo  mengatakan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, menandai 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (28/1) ini. Bahkan Agus memprediksi pada Januari 2015 ini akan terjadi deflasi.

“Ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan ini terlihat dari inflasi. Kami perkirakan untuk inflasi Januari ini begitu rendah, bahkan mungkin bisa deflasi. Januari sudah akan mendekati nol inflasinya,” kata Agus Matowardojo seusai bersama sejumlah menteri ekonomi diterima Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (28/1)  ini akan membahas sikap pemerintah mengenai kepastian Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pembahasan tersebut sebagai tanggapan atas tenggat waktu yang diberikan DPR, yang  telah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri, setelah Presiden Jokowi menberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara ada 8 (delapan) Kementerian Negara yang masuk dalam Kelompok III,  Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Kementerian-Kementerian Negara yang masuk dalam Kelompok III adalah: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pariwisata; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Kementerian Sekretariat Negara.

Guna mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres ini disebutkan ada 34 kementerian negara, termasuk 4 (empat) Kementerian Koordinator, yaitu: Kemenko Polhukam; Kemenko Perekonomian; Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Kemenko Kemaritiman.

Presiden Jokowi memberikan saat meresmikan groundbreaking 7 proyek, di kawasan industri Sei Mangkang, Sumut, Selasa (8/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan Menteri BUMN Rini Soemarno mencanangkan dimulainya pembangunan tujuh proyek strategis di Sumatera Utara yang dipusatkan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (27/1).

Proyek itu meliputi pembangunan pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung-Sei Mangkei, proyek diversifikasi aluminium, serta jalan tol Medan-Binjai.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 yang sudah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada Jumat (9/1), dan kini tengah dibahas oleh komisi-komisi DPR-RI, pemerintah memangkas anggaran subsidi dari Rp 414,680 triliun pada APBN 2015 menjadi tinggal Rp 232,716 triliun pada RAPBN-P 2015, atau turun sebesar Rp 181,964 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam draft RAPBN-P 2015 mengemukakan, perubahan besaran anggaran subsidi itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) perubahan subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap (fixed subsidy) dan perubahan harga minyak dunia; (2) perubahan subsidi listrik akibat perubahan bauran energi (fuel mix) dan pengalokasian perkiraan kurang bayar subsidi listrik tahun 2014 (unaudited); (3) tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 dan tahun 2013; dan (4) perubahan anggaran pajak DTP.

Presiden Jokowi memberi ucapan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, mendapat ucapan selamat dari Presiden Jokowi, seusai pelantikan di Istana Negara, Senin (26/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/1), di Istana Negara, Jakarta, telah melantik Triawan Munaf sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Badan yang semula menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata itu resmi berdiri sendiri setelah Presiden Jokowi pada 20 Januari 2014 lalu, menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam Perpres itu disebutkan, Badan Ekonomi Kreatif berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan tersebut dipimpin oleh Kepala.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (27/1) siang ini dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, guna meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan proyek infrastruktur di daerah tersebut.

Setibanya di Lanud Soewondo, Medan, Presiden Jokowi akan langsung menuju Pelabuhan Kualatanjung, dan akan disambut oleh  Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Di lokasi ini, Presiden akan melakukan pemancangan tiang pembangunan  terminal serbaguna.

Triawan Munaf beserta istri dan kedua anaknya seusai dilantik menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Istana Negara, Senin (26/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Triawan Munaf yang baru dilantiknya, untuk menumbuh-kembangkan bisnis online yang dewasa ini makin menjamur dan menjadi alternatif sistem pemasaran di Indonesia. Presiden juga meminta Triawan Munaf untuk melindungi bisnis online, termasuk dari pembajakan oleh dunia internasional.

“Presiden melihat banyak sekali sub sektor UKM yang tidak diperhatikan. Beliau selalu memberi contoh bisnis online untuk dijaga, dilindungi agar bisa membesar di Indonesia sendiri, jangan buru-buru dibeli oleh pihak asing. Presiden meminta agar pengembang bisnis online untuk tidak menjual sehingga menjadi pemain-pemain kelas dunia,” kata Triawan Munaf usai dilantik menjadi Kepala BEK oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1).