Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai membuka Raker Kemlu 2015, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, para duta besar (Dubes) Indonesia di negara sahabat, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk menjelaskan kebijakan pemerintah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap warga asing terbukti bersalah terlibat dalam kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba).

“Tugas dubes-dubes kita untuk menerangkan, untuk menjelaskan, kenapa hukuman mati itu dilakukan. Karena hukuman positif kita memang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai memberikan pembekalan pada Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Raker Kemlu 2015, di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para duta besar Indonesia untuk negara asing untuk mengedepankan diplomasi ekonomi. Ia menyebutkan, para duta besar Indonesia harus mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya.

“Sebetulnya peluang ada di mana-mana dan kesempatan yang diambil di sebelah mana, kelihatan sekali. Selama tiga bulan menjadi presiden, 90 persen urusannya soal ekonomi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat serah terima jabatan dengan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Oktober 2014

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dulu merupakan 2 (dua) kementerian terpisah, pada masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

Terkait hal itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, organisasi Kementerian Lingkungan Hidup yang dulu memiliki 7 (tujuh) kedeputian telah berubah total. Kini, dengan menjadi menteri teknis, tidak ada lagi kedeputian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ada adalah perangkat operasional yang dikendalikan melalui Direktorat Jendral (Ditjen), sebanyak 9 (sembilan) Ditjen.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 meminta instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah agar segera mengumumkan hasil seleksi, terlebih seluruh proses verifikasi terhadap hasil seleksi itu sudah diserahkan oleh Panselnas.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infomasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Humas Panselnas CPNS, Herman Suryatman mengatakan,  wewenang untuk menetapkan dan mengumumkan hasil tes CPNS berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Dibandingkan dengan sebelumnya, organisasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo merupakan kementerian yang paling banyak mengalami perubahan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, kementerian ini kehilangan urusan Tata Ruang yang masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetapi Kementeri juga mendapatkan tambahan urusan baru yaitu perumahan rakyat yang sebelumnya merupakan kementerian tersendiri.

Dengan adanya perubahan itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, maka organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Presiden Jokowi menyerahkan sumbangan ratusa traktor kepada para petani, di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jatim, Sabtu (31/1).

Setelah menyerahkan sumbangan ratusan traktor tangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para petani di Jawa Timur agar rajin ke sawah, karena Gubernur Jawa Timur sudah menyanggupi bisa memproduksi 2 juta ton gabah kering.

“Awas kalau tidak tercapai. Awas….. karena kalau sudah swasembada tidak ada lagi yang namanya impor beras, gula, kedelai. Sawah kita banyak,” kata Presiden Jokowi dalam dialog dengan petani di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo pada Sabtu (31/1) pagi mengunjungi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang akan dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Kabupate Sukoharjo, Jawa Tengah, guna berdialog sekaligus menyerahkan ratusan alat-alat pertanian berupa 850 unit Hand Tractor dan 337 unit Pompa Air.

Selain menyerahkan alat-alat pertanian, Presiden melakukan peninjauan Perbaikan Bendung Budengan oleh Petani dan Prajurit TNI yang terletak di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terdapat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi yang semula menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Terkait dengan hal itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, terdapat perubahan dalam struktur Kemendikbud