Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah disahkan oleh Presiden RI sejak tanggal 30 September 2014, yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan […]

Dalam rangka menindaklanjuti Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea (Memorandum of Understanding on Cooperation between the Secretariat Cabinet of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 September […]

Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata “nuklir”, maka yang terbayang adalah asap besar bercampur debu membumbung tinggi ke angkasa disertai suara dentuman dahsyat. Korban berjatuhan akibat ledakan atau akibat radiasi. Ada yang mati seketika, luka, atau sakit bertahun-tahun. Bayangan dan persepsi itu merupakan kewajaran. Media masa yang seringkali  memberitakan nuklir dikaitkan dengan perang atau kebocoran […]

Monitoring Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

1. Renegosiasi dalam Kontrak Pertambangan Dalam industri pertambangan, renegosiasi kontrak lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Renegosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegosiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada […]

Berdasarkan pantauan kami, terdapat pola umum pengaturan RPerda (Rancangan Peraturan Daerah) yang tidak tepat baik terkait dengan aspek hukum maupun terkait dengan substansi rencana tata ruang. Dari aspek hukum kesalahan umum yang terjadi antara lain ketentuan peralihan, ketentuan pidana, pembentukan PPNS, peran masyarakat, kelembagaan, dan peninjauan kembali.

Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Perundang-undangan Sejak era reformasi, terjadi perubahan kewenangan dalam pengangkatan pejabat negara dan pejabat tinggi lainnya. Sebelumnya, Presiden lebih dominan dalam menentukan pejabat-pejabat tersebut. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat ikut menentukan pejabat yang mengisi jabatan-jabatan publik. Keikutsertaan DPR tersebut dalam rumusan peraturan menggunakan berbagai istilah, seperti “memperhatikan pertimbangan”, “pertimbangan”, “persetujuan”, “diajukan oleh”, […]

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu […]