Pemerintah membuat beberapa terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi terutama dalam menyusun kebijakan ekonomi di tahun 2021.

Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2021-2023 dari Kelompok Asia-Pasifik dalam pemilihan yang berlangsung tertutup di Markas Pusat PBB, New York, Rabu (17/6) pagi waktu setempat.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan kembali (rekonstruksi) Pasa Ateh (Pasar Atas) Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan pembelajaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 jelang dimulainya tahun ajaran baru.

Pemerintah ingin agar Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih rakyat dengan legitimasinya kuat, bukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (PJS) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) sesuai arahan Presiden harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan pandemi Covid-19 mengelola pelaksanaan jaring pengaman sosial program-program bantuan sosial (bansos) secara reguler dan khusus.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa sampai dengan 16 Juni data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah tersalurkan ada 65.736 atau setara dengan 90% dari total desa yang sudah menerima Dana Desa.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk menjembatani agar skema-skema yang bantuan sosial (bansos) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat dieksekusi di tingkat pemerintah daerah (Pemda).