Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial (Bansos), dan stimulus ekonomi segera dikeluarkan, karena menyangkut peredaran uang yang ada di masyarakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap kebijakan saat memasuki masa tatanan baru atau ‘New Normal’ harus terus dilakukan misalnya setiap hari, tiap minggu, maupun per dua minggu.
Dengan mempertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Pendaftaran online Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2020 (Dikdin) melalui portal SSCASN-BKN dikdin.bkn.go.id ditutup 26 Juni 2020.
Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo menyampaikan bahwa perlu ada langkah terintegrasi dari seluruh komponen yang ada di daerah betul-betul menjadi satu bagian untuk mempercepat penanganan.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyampaikan bahwa pendekatan-pendekatan berbasis kearifan lokal diharapkan bisa menjadi ujung tombak, sehingga para pimpinan sampai tingkat paling rendah yaitu kepala desa dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa Presiden minta untuk memberikan dukungan terhadap 57 kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat risiko tinggi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 dipercepat pencairannya dan jangan sampai ada keluhan.
