Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Pemerintah harus terus memberikan dan membangun komunikasi yang partisipatif kepada masyarakat berbasis data sains.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada prioritas pelaksanaan testing, tracing, dan treatment di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Papua.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan untuk tetap berhati-hati saat memasuki tatanan kenormalan baru harus melewati semua tahapan baik kota/kabupaten, maupun provinsi.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen untuk terus bersama mempercepat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di bidang kesehatan.
Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga dan memaksa untuk mengembangkan cara-cara baru, membangun norma-norma baru, membangun standar kebaikan dan kepantasan yang baru.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menerbitkan Keputusan Mendes PDTT tentang Protokol Normal Baru Desa yang ditandatangani pada 2 Juli 2020.
Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2020.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Iduladha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441H/2020M menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial (Bansos), dan stimulus ekonomi segera dikeluarkan, karena menyangkut peredaran uang yang ada di masyarakat.
Dengan mempertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
