Untuk melihat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencari model ideal dalam kerangka otonomi daerah, perlu terlebih dahulu melihat dan memahami perkembangan konsep pembinaan dan pengawasan itu sendiri yang terwujud dalam pilihan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami dinamika, utamanya setelah […]

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk […]

Sebagaimana dilaksanakan terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, terhadap peraturan perundang-undangan (PUU) pun perlu dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan PUU dalam rangka memberikan penilaian atas efektivitas pelaksanaan suatu PUU, sekaligus mengetahui adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan PUU. Evaluasi PUU sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan suatu PUU. PUU yang disusun […]

Penggunaan istilah “diplomasi ekonomi” makin jamak ditemukan dalam narasi kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan arahan tentang penguatan diplomasi ekonomi dalam beberapa kesempatan. Pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 8 Juli 2019, Presiden menyampaikan agar diplomasi pemerintah lebih didorong pada diplomasi ekonomi, seperti penyelesaian Free Trade Agreement (FTA) dan Preferential Trade […]

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran terkait dengan sistem hukum dan praktik yang dilakukan Prancis dalam pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional (PI). Diharapkan melalui tulisan ini pembaca mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembentukan dan pengesahan PI tersebut, serta menjadi bahan dan masukan bagi perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2000 tentang PI (UU PI) yang […]

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7—6,0 persen per tahun, salah satu strategi yang dijalankan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa dengan perluasan ke pasar Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sejalan dengan target ini, salah […]