Oleh: Hermawan Susanto *) Tidak jarang terjadi dalam sebuah diskusi muncul pandangan yang saling berseberangan, di mana hal itu merupakan suatu kelaziman dan justru dapat menumbuhkan dialektika yang lebih menarik. Adanya perbedaan pandangan yang didukung dengan argumentasi berdasar referensi yang kuat, tentunya akan memperkaya para pihak yang terlibat dalam diskusi. Perbedaan pandangan juga terjadi manakala […]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak). Tahapan tersebut terdiri dari (i) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;  (ii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iii) pendaftaran dan […]

Oleh: Aprilia Dwi Ariyanti, S.H.*) Penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pencapaian dimaksud dapat terwujud melalui kondisi di mana terjadi pemerataan dan kemandirian daerah otonom. Hal ini berkenaan dengan basis penerapan otonomi daerah sebagai sistem untuk memajukan daerah, yang pada saat bersamaan juga memajukan […]

Untuk melihat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencari model ideal dalam kerangka otonomi daerah, perlu terlebih dahulu melihat dan memahami perkembangan konsep pembinaan dan pengawasan itu sendiri yang terwujud dalam pilihan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami dinamika, utamanya setelah […]

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk […]