Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober yang lalu.  Dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) UU ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja […]

Pemerintah berkeyakinan bahwa adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memperbaiki kehidupan pekerja. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, Jumat (9/10), di Istana Kepresidenan Bogor. “Pemerintah berkeyakinan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,” kata Presiden.

Pemerintah menggelar konferensi pers bersama untuk menjelaskan substansi UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Dalam pemaparannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tujuan UU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah memangkas birokrasi yang berbelit sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. “Setiap tahunnya, ada sekitar 3 […]

Pada saat ini, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% per tahun dengan realisasi investasi sebesar Rp601,3 triliun (data kuartal 3 – 2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang ingin dikerjakan pemerintah secara makro dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya satu, yaitu membangun kepercayaan (trust), baik dari dalam negeri maupun luar.

Ada 79 Undang-Undang (UU) dan 1.244 pasal telah direvisi terkait UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah diselesaikan oleh pemerintah hingga Rapat Terbatas (Ratas) pada hari Rabu (15/1). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Rabu (15/1) kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto  menyampaikan bahwa tujuan disusunnya Omnibus Law yakni untuk menggerakkan ekonomi dan melakukan transformasi perekonomian sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin lanjutan pembahasan Rapat Terbatas (ratas) mengenai omnibus law meminta agar naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat selesai dalam minggu ini. Kepala Negara juga menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja.

Pemerintah menyiapkan skema baru untuk bidang ketenaga kerjaan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, terkait dengan unemployment benefit yaitu fasilitas untuk mereka yang terkena pemutusan kerja ataupun keluar dari job market.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Menteri untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan hal-hal terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dengan seluruh pemangku kepentingan.