web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 4 November 2014
  • 145761 Views

Pengalihan Subsidi BBM Pacu Ekonomi Produktif

Oleh: Eddy Cahyono S, Staf Sekretariat Kabinet

Eddy Cahyono SugiartoVisi prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang mandiri dibidang ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dielaborasi  dalam  9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Presiden RI Joko Widodo, sejatinya merupakan strategi mendasar dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing serta membangkitkan kejayaan ekonomi Indonesia.

Kemandirian di bidang ekonomi  dengan memacu pertumbuhan  ekonomi produktif rakyat,  menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi berkeadilan, dengan memprioritaskan bergeraknya sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan  pengembangan ekonomi kreatif, yang didukung oleh infrastruktur dasar dan konektivitas nasional yang memadai.

  • 3 November 2014
  • 147268 Views

Mencapai Kedaulatan Pangan

Okta(1)Oleh: Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si

Dengan akan diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2015 nanti, Indonesia harus segera berbenah dengan segala kekurangannya untuk bersiap menghadapi gempuran hasil produksi pertanian dari negara-negara lain, yang memiliki potensi harga jual lebih murah serta kualitas produk yang jauh lebih baik.

Kenyataannya, masyarakat semakin banyak mengemari dan memilih atas hasil impor produk pertanian dari negara lain dan sudah banyak beredar luas di pasar tradisional. Badan Pusat Statistik (BPS-2014) mencatat grafik impor produk pertanian dalam kurun waktu sepuluh tahun 2003-2013 terus meningkat. Pada tahun 2003 impor produk pertanian Indonesia di angka 3,34 miliiar dollar AS, dan selama sepuluh tahun kemudian terjadi peningkatan empat kali lipat angkanya menjadi 14,9 miliar dollar AS.

  • 29 October 2014
  • 120065 Views

G20 DWG KE-3: Finalisasi Komitmen dan Penyiapan Rekomendasi Agenda Prioritas

G20logoPertemuan Ketiga G-20 Development Working Group (DWG) yang diselenggarakan oleh Australia sebagai Ketua G20 tahun 2014, berlangsung pada tanggal 3-5 September 2014, di Perth, Australia. Seluruh negara anggota G20 serta perwakilan organisasi internasional hadir dalam pertemuan tersebut.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, hadir dengan didampingi unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia.

  • 27 October 2014
  • 120203 Views

Cantiknya Pantai Carocok Melengkapi Pesona Sumatera Barat

carocokKetika kita menginjakan kaki di Ranah Minang tidaklah lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Pantai Carocok yang berada di Painan Provinsi Sumatera Barat. Mungkin belum banyak wisatawan yang mengenal Pantai Carocok ini yang memiliki waktu tempuh sekitar + 2 jam  dari kota Padang atau Bandara Minangkabau Internasional Airport.

Pantai ini memiliki keindahan yang eksotis dengan terumbu karang, birunya air laut serta pasir pantai yang berwarna kecoklatan. Keindahannya telah menjadikan pilihan terbaik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai carocok sebagai tujuan dalam mengisi waktu liburan.

  • 23 October 2014
  • 136369 Views

Meningkatkan Wibawa dan Reposisi Diplomasi Luar Negeri Indonesia

Oleh: Edi Nurhadiyanto *)

Edi NPelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan M. Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih telah berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dari sekian hal yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK masalah pertama yang disampaikan adalah mengenai merosotnya kewibawaan negara.

Solusi yang ditawarkan, sesuai dengan judul visi, misi, dan program, “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, adalah dengan membangun politik luar negeri dan reposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Ada 4 (empat) prioritas agenda yang menjadi andalan dalam berdiplomasi dengan negara lain menyelesaikan masalah tersebut di atas, yakni sebagai berikut:<

  • 21 October 2014
  • 152609 Views

Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim

Oleh: Indrita Hardiana., S.H/Benedicta Trixie., S.IP

Kapal LautPotensi Indonesia Sebagai Negara Maritim

Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara.

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya “The Influence of Sea Power upon History” mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.

  • 20 October 2014
  • 117227 Views

Terima Kasih Pak SBY, Selamat Bekerja Pak Jokowi

Prof. Firmanzah, Ph.D

Prof. Firmanzah, Ph.D

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia. Pada hari ini akan dilakukan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dan sekaligus menandakan berakhirnya masa tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Babak baru transisi kepemimpinan telah dimulai melalui transisi damai dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi. Hal ini sekaligus juga menunjukkan kepada sejarah dan dunia bahwa bangsa Indonesia sejatinya mampu melakukan transisi kepemimpinan secara damai dan konstitusional.

  • 17 October 2014
  • 117003 Views

Hedging: Praktik Lindung Nilai Bagi BUMN

 

rupiahSeiring dengan gonjang ganjing perekonomian global yang terjadi, lindung nilai atau biasa dikenal dengan sebutan “hedging” menjadi topik hangat yang dibicarakan di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam prakteknya pelaksanaan praktik hedging di Indonesia khususnya bagi BUMN masih sangat terbatas. Hingga saat ini baru terdapat dua BUMN yang telah melaksanakan hedging sebagai bentuk pengelolaan resiko terhadap aset yang dimiliki, yaitu PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Kedua BUMN ini melakukan hedging berupa cross currency swap senilai Rp500 miliar dengan jangka waktu tiga tahun atas pokok utang dan pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas).

  • 16 October 2014
  • 115155 Views

Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 5 – Selesai): ULP Mandiri Merupakan Sebuah Keniscayaan

Oleh: Tim Pemantauan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian[1]

Tim ULPBerdasarkan Pasal 130 Peraturan Presiden tentangPengadaan, diatur bahwa paling lambat tanggal 1 Januari 2014, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi harus telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Mengingat sejak tanggal 1 Januari 2015, pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilakukan oleh ULP.

Berdasarkan data dari Direktorat Pengembangan Profesi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah ULP yang sudah terbentuk di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi adalah 500 ULP dari 714 K/L/D/I di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 79 ULP dari 172 K/L/I, dan 421 ULP dari 542 provinsi/kabupaten/kota.

  • 10 October 2014
  • 115850 Views

Melawan Penguasa Hutan di Daerah

Yani SalohOleh: Yani Saloh, Asisten SKP Bidang Perubahan Iklim

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan bersejarah pada 16 Juni 2013. Lembaga ini menerima permohonan uji materi Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan dua komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, bukan lagi hutan negara.

Masyarakat adat di seluruh Indonesia menyambut gembira putusan MK tersebut. Pada sisi lain, keputusan MK ini bakal mengurangi luas hutan negara, yang saat ini 70 persen dikuasai oleh negara. Ini termasuk juga lahan yang disewakan oleh Kementerian Kehutanan melalui izin konsensi kepada perusahaan.