web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 14 June 2017
  • 10387 Views

Melalui Pariwisata, Presiden Jokowi: Bali Berikan Warna Positif Bagi Citra Indonesia di Dunia

Presiden Jokowi pimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/6) sore. (Foto: Humas/Deni)

Presiden Jokowi pimpin Rapat Terbatas membahas Evaluasi Pelaksanaan PSN dan Program Prioritas Provinsi Bali di Kantor Presiden,  Rabu (14/6) sore. (Foto: Humas/Deni)

Provinsi Bali memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengawali Rapat Terbatas membahas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas Provinsi Bali di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/6) sore.

  • 14 June 2017
  • 9701 Views

Presiden Jokowi Luncurkan Pembayaran Zakat Melalui Laku Pandai

Presiden Jokowi membayar zakat kepada petugas dari BAZNAZ yang memcuka counter di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi membayar zakat kepada petugas dari BAZNAZ yang membuka counter di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo meluncurkan pembayaran zakat melalui Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai), Rabu (14/6) pagi di Istana Negara. BAZNAS bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan inklusi zakat dalam program penghimpunan zakat melalui agen Laku Pandai sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan zakat Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Dewan Koisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan Zakat juga memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan karena zakat dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan.

  • 14 June 2017
  • 7699 Views

BKKBN Sosialisasi Agenda Puncak Peringatan Harganas dan Program Kampung KB

Acara Forum Tematik Bakohumas di Aula BKKBN, Jakarta, Rabu (14/6). (Foto: Humas/Edi)

Acara Forum Tematik Bakohumas di Aula BKKBN, Jakarta, Rabu (14/6). (Foto: Humas/Edi)

Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Badan Komunikasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) menyelenggarakan forum tematik yang diselenggarakan di Aula Serbaguna BKKBN, Jakarta, Rabu (14/6).

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga, Ambar Rahayu, dalam paparannya menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) akan dipusatkan di Lampung, 15 Juli 2017. Ia menambahkan bahwa tujuan dilaksanakannya Harganas yakni meningkatnya peran serta pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya keluarga.

  • 14 June 2017
  • 10344 Views

Tekan Penipuan, Pemerintah Segera Terbitkan Kebijakan Pemanfaatan Data Kepegawaian PNS

images (4)Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan segera menerbitkan kebijakan penggunaan data kepegawaian yang telah terintegrasi milik BKN.

Hal itu disampaikan Menteri PAN dan RB Asman Abnur saat rapat bersama Kepala BKN Bima Haria Wibisana beserta jajarannya di Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

  • 13 June 2017
  • 12598 Views

Soal Tumpang Tindih Lahan, Menko Perekonomian: Presiden Minta Progres Selama Setahun

Menko Perekonomian menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) petang. (Foto: Humas/Deni)

Menko Perekonomian menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) petang. (Foto: Humas/Deni)

Usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6), Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan perkembangan setelah setahun lebih dilaksanakan.

“Presiden itu kan minta pertama itu Kalimantan, baru Sumatra, dan lain-lain. Kenapa memilih ini itu, karena persoalannya banyak di situ,” jelas Darmin.

  • 13 June 2017
  • 14752 Views

Eddy Pratomo: Kita Sedang Merancang Garis Laut Teritorial Sebatik-Tawau

UKP-PBM RI-Malaysia, Eddy Pratomo berfoto bersama dengan prajurit TNI di Pos Angkatan Laut, Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (13/6). (Foto: Humas/Dinda)

UKP-PBM RI-Malaysia, Eddy Pratomo berfoto bersama dengan prajurit TNI di Pos Angkatan Laut, Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (13/6). (Foto: Humas/Dinda)

Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim (PBM) RI-Malaysia, Eddy Pratomo, mengatakan Pulau Sebatik terkenal sekali terutama dalam tugasnya berunding dengan Malaysia.

“Saya konsentrasi sekarang di (batas wilayah) Pulau Sebatik dan Tawau (Malaysia). Kami sedang merancang suatu ilustrasi klaim laut kita, bagaimana kita bisa mengamankan poin-poin terdekat kita dengan Malaysia,” kata Eddy dalam pertemuan dengan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, di Pos Angkatan Laut, Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (13/6) siang.

  • 13 June 2017
  • 16101 Views

Presiden Jokowi: Negara Harus Hadir Pastikan Petani Makin Produktif dan Sejahtera

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) petang. (Foto: Humas/Deni)

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) petang. (Foto: Humas/Deni)

Usai memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Implementasi Kebijakan Satu Peta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin ratas tentang memperkuat Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan Nasionalis di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) petang.

Awali ratas, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa telah beberapa kali mengingatkan bahwa ketahanan pangan, kedaulatan pangan sangat penting bagi semua.

  • 13 June 2017
  • 11876 Views

Kunjungi Pos Batas Pulau Sebatik, Utusan Khusus Presiden PBM RI-Malaysia ‘Dicurhati’ Bupati Nunukan

image

UKP PBM Eddy Pratomo dan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat peninjauan Pos Batas di Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara, Selasa (13/6) siang. (Foto: Humas/Dinda)

Setelah menempuh perjalan selama hampir 3 jam dengan menumpang speedboat milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim (PBM) RI-Malaysia, Eddy Pratomo, tiba di di Pos Angkatan Laut, Sei Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Selasa (13/6) siang.

  • 13 June 2017
  • 18847 Views

Presiden Jokowi: KPK Harus Kuat dan Upaya Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Kendur

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang KPK saat mengunjungi ruang kerja jurnalis yang bertugas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6). (Foto: BPMI)

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang KPK saat mengunjungi ruang kerja jurnalis yang bertugas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6). (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia masih membutuhkan upaya yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi. Ia juga berharap agar semangat pemberantasan korupsi di Tanah Air untuk terus dijaga dan tidak mengendur begitu saja.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi ruang kerja bagi para jurnalis yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (13/6) usai melaksanakan kegiatan pembagian paket bantuan bahan pokok di Masjid Mubarok, Penjaringan, Jakarta Utara .

  • 13 June 2017
  • 9680 Views

Kurangi Tumpang Tindih Informasi Geospasial, Presiden Minta Percepatan Kebijakan Satu Peta

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf  Kalla sebelum memulai memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/2). (Foto: Humas/Deni)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla sebelum memulai memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/2). (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) sore. Setahun  yang lalu, menurut Presiden, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2016 dirinya telah minta untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, one map policy.

“Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial, dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan,” papar Presiden.