web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 10 July 2018
  • 7156 Views

Pemerintah Akan Segera Bangun Observatorium Nasional di Amfoang, Kupang, NTT

Pencanangan Observatorium di Amfoang, Kupang, NTT, Senin (9/7). (foto: Kemenristekdikti)

Pencanangan Observatorium di Amfoang, Kupang, NTT, Senin (9/7). (foto: Kemenristekdikti)

Untuk mengamati bintang, planet dan benda langit lainnya, dibutuhkan kondisi langit yang bebas dari polusi cahaya. Alasan tersebut yang mendasari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) memilih daerah Amfoang yang terletak di lereng Gunung Timao, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi pembangunan observatorium nasional.

Hal tersebut diungkapkan Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN pada acara Pencanangan Situs Observatorium Nasional pertama milik LAPAN di Amfoang pada Senin, (9/7).

  • 10 July 2018
  • 8589 Views

Deputi DKK Seskab Buka Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan II

Deputi DKK Seskab Yuli Harsono didampingi Asdep Naster Eko Harnowo mengalungkan tanda peserta Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan II Tahun 2018, di Ceger, Jakarta Timur, Selasa (10/7) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Deputi Seskab Bidang DKK Yuli Harsono didampingi Asdep Naster Eko Harnowo mengalungkan tanda peserta Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan II Tahun 2018, di Ceger, Jakarta, Selasa (10/7) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Yuli Harsono membuka Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan II Tahun 2018 di Gedung B Badan Diklat Kejaksaan Ceger, Jakarta Timur, Selasa (10/7) pagi.

Dalam sambutannya Deputi Seskab Bidang DKK Yuli Harsono mengatakan, Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan penting diselenggarakan karena penerjemahan teks hukum semakin dibutuhkan sejalan dengan peningkatan hubungan Indonesia dengan mitra internasional pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

  • 10 July 2018
  • 7423 Views

Posturnya Baik, Menkeu: Presiden Minta Untuk 2018 Tidak Lakukan APBN Perubahan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/7) sore. (Foto: Koleksi Pribadi Sri M)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/7) sore. (Foto: Koleksi Pribadi Sri M)

Pemerintah memandang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 cukup baik, dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara. Sementara defisit lebih kecil dari yang direncanakan, dari semula 2,19% menjadi 2,12%.

“Maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini tidak melakukan APBN perubahan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai Rapat Terbatas mengenai Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore.

  • 10 July 2018
  • 6720 Views

Dukung Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Suntik Modal PT KAI Rp3,6 Triliun

PT KAIDengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, serta dalam rangka melanjutkan dukungan terhadap proyek strategis nasional, pemerintah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 2 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia (tautan: PP Nomor 26 Tahun 2018).

  • 9 July 2018
  • 7702 Views

Terendah 4 Tahun Terakhir, Menkeu: Defisit Pada Semester I APBN 2018 Hanya Rp110 Triliun

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, bahwa defisit berjalan pada pelaksanaan semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp110 triliun, atau terendah dalam 4 (empat) tahun terakhir. Lebih kecil dibandingkan tahun 2017 lalu yang posisinya Rp175 triliun.

“Ini sekali lagi menggambarkan bahwa pemerintah terus berusaha membuat APBN kita menjadi sehat, menjadi kredibel, dan terutama dikaitkan dengan banyak sekali pendapat mengenai masalah utang dan pengelolaan utang,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7) sore.

  • 9 July 2018
  • 7596 Views

Hadapi Ancaman Pencabutan GSP, Pemerintah Akan Tingkatkan Komunikasi Dengan AS

Menperin Airlangga Hartarto didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menperin Airlangga Hartarto didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait rencana negara tersebut sebagaimana disampaikan Presiden Donald Trump untuk mengkaji pemberian bebas bea masuk karena kebijakan Generalized System of Preferences (GSP) yang dinilai menjadikan defisit perdagangan negara tersebut dengan Indonesia.

“Komunikasi akan terus berjalan dengan Pemerintah AS, pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang masih dalam lingkup GSP,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7) siang.

  • 9 July 2018
  • 7616 Views

Hadapi Ketidakpastian, Presiden Jokowi Minta Seluruh K/L Fokus Selesaikan Program

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung terlibat diskusi sebelum rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung terlibat diskusi sebelum Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak ringan terutama terkait ketidakpastian perekonomian global. Untuk itu, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang telah direncanakan.

“Pastikan bahwa pelaksanaan program dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan menjaga good governance, tepat sasaran agar dampak segera dirasakan oleh masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore.

  • 9 July 2018
  • 7383 Views

Apresiasi Menteri/Kepala K/L, Presiden Jokowi: Kinerja Pelaksanaan APBN Semakin Baik

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah, para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota atas kinerja pelaksanaan APBN semester I tahun 2018 yang hasilnya semakin baik.

“Dibandingkan periode yang sama di semester I tahun 2017, capaian semester I APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat, defisit yang lebih rendah turun 36,8%, keseimbangan primer yang sangat bagus menjadi positif, pembiayaan anggaran yang semakin menurun 2 tahun terakhir, serta SiLPA yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) sore.

  • 9 July 2018
  • 7509 Views

Inilah Langkah-Langkah Pemerintah Hadapi Dampak Ketidakpastian Perekonomian Global

Menperin Airlangga Hartarto didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) siang. (Foto: Said M/Humas)

Menperin Airlangga Hartarto didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7) siang. (Foto: Humas/Said)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Strategi dan Kebijakan Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (9/7) pagi.

Usai ratas Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pokok bahasan dalam ratas itu adalah bagaimana memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketenteraman kepada industri nasional, atau para pengusaha, agar iklim investasi bisa dijaga.

  • 9 July 2018
  • 7136 Views

Mengurus Izin Berusaha Lebih Mudah, Menko Perekonomian Resmi Luncurkan Sistem OSS

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan kepala lembaga meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7) pagi. (Humas Kemenko Perekonomian)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan kepala lembaga meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7) pagi. (Humas Kemenko Perekonomian)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didamping bersama para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sistem Online Single Submission (OSS), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7) pagi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).