Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 September 2017, disebutkan mengenai pelaksana dan penanggung jawab Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter itu. “Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” bunyi Pasal 12 ayat (1) Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Singapura, Rabu (6/9) hingga Kamis (7/9) besok, untuk merayakan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia – Singapura, sekaligus 50 tahun berdirinya ASEAN. Setelah menjalani penerbangan selama 1 jam 40 menit dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Persanakusuma Jakarta, Presiden Joko Widodo […]

Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 6 September […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku baru saja dirinya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Tautan: Perpres_Nomor_87_Tahun_2017). Dengan ditandatanganinya Perpres ini, Presiden berharap polemik yang menyangkut pelaksanaan waktu belajar di sekolah segera berakhir. “Saya sangat berbahagia sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini,” kata […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa  ke depannya,  kita semuanya, seluruh negara di dunia ini akan berebut pangan, akan berebut energi, akan berebut air. Sehingga tanpa logistik yang mencukupi negara ini akan mudah dikalahkan, mudah ditundukkan,. “Ke depan bukan politik lagi yang menjadi panglima,  mungkin bukan hukum lagi yang jadi panglima,  tetapi pangan bisa menjadi […]

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyediakan 1.500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam penerimaan gelombang kedua, yang diumumkan pemerintah pada Selasa (5/9) malam. Sebagian besar formasi CPNS di Kemristekdikti ini tersedia untuk jabatan Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, Ainun Na’im, selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kemristekdikti Tahun […]

Bersamaan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua tahun 2017, tiga instansi pemerintah di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, yaitu Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) juga membuka lowongan untuk penerimaan 178 formasi CPNS. Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2017, Cecep Sutiawan, […]

Setelah sebelumnya membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini. Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain […]

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional. Atas pertimbangan ini, pada 18 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 82 Tahun 2017 tentang Tim Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. “Tim […]

Sekretaris Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sesmenkop UKM) Agus Muharram menegaskan, bahwa pembangunan koperasi menjadi tugas seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Hal ini karena koperasi merupakan salah satu dari 3 (tiga) kekuatan ekonomi Indonesia di luar swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kontribusi koperasi sebagai lembaga terhadap PDB Nasional meningkat dari 1,7% tahun […]