web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 9 July 2015
  • 26642 Views

Lebih Ringan Dibanding 1998, Presiden Jokowi Meyakini Bisa Atasi Tantangan Ekonomi

Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan "Jokowi Menjawab Tantanga Ekonomi", di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan “Jokowi Menjawab Tantanga Ekonomi”, di JCC Jakarta, Kamis (9/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, situasi yang kita hadapi saat ini sebenarnya lebih ringan dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi sebelumnya di tahun 1998, saat krisis moneter yang dahsyat melanda ekonomi kita. Karena itu, Presiden meyakini tantangan yang kita hadapi sekarang insya Allah sangat bisa kita atasi.

“Marilah kita bahu-membahu sebagai bangsa yang besar, saya ajak semua kalangan untuk kompak, kalangan dunia usaha saling bahu membahu, saya ajak untuk semuanya bekerja sama, berkontribusi untuk membangkitkan perekonomian kita saat ini,” pinta Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pelaku bisnis nasional “Jokowi Menjawab Tantangan Ekonomi, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7) siang.

  • 9 July 2015
  • 26290 Views

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Wapres: Pemerintah Ingin Birokrasi Yang Efisien Dan Inovatif

Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat reformasi birokrasi, di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (9/7)

Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat reformasi birokrasi, di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (9/7)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja, Kamis (9/7), di kantor Wakil Presiden, Jakarta, memimpin rapat yang membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia.

“Hari ini kita rapat tentang reformasi birokras,” kata Kalla.

Terkait masalah reformasi birokrasi itu, Wapres menuturkan, inti pokoknya bagaimana birokrasi kita yang besar ini dapat efisien, dapat berinovasi, dapat bergerak untuk memajukan.

  • 9 July 2015
  • 30585 Views

Mulai Tahun Pajak 2015, Penghasilan Rp 36 Juta Ke Bawah Tidak Kena Pajak

Bayar PajakDengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang meningkat, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah meningkatkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 24,3 juta menjadi Rp 36 juta per tahun.

Keputusan untuk meningkatkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan P.S. Bambang Brodjonegoro pada 29 Juni 2015 lalu.

  • 9 July 2015
  • 23761 Views

Siapkan Pilkada Serentak, Pemerintah Dan KPU Akan Bertemu DPR Selesaikan Dualisme Pengurus

Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama pimpinya unsur penyelenggara Pemilu dan wakil pemerintah dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) sore

Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama pimpinan unsur penyelenggara Pemilu dan wakil pemerintah dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) sore

Pemerintah, DPR-RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang masih terjadi pada dua partai politik (Parpol), yaitu kepengurusan ganda pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

“Posisi pemerintah sudah sangat jelas, di mana nanti perwakilan pemerintah akan hadir dalam pertemuan segitiga atau tripartit antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR. Dan segera kami akan lakukan itu,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam konperensi pers seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) sore.

  • 8 July 2015
  • 27735 Views

Pemerintah Dan KPU Sepakat Pilkada Serentak Tidak Bisa Diundur

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Ketua KPU, Ketua DKPP, da Ketua Bawaslu saat konperensi pers, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7)

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Ketua KPU, Ketua DKPP, da Ketua Bawaslu saat konperensi pers, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (8/7) sore, di kantor Kepresidenan, Jakarta, menggelar rapat terbatas membahas masalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang diikuti oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, dan Ketua Badan Pengawas nUmum (Bawaslu) dr. Muhammad.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dalam keterangan pers didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua DKPP Jimly Asshidiqie, Ketua Bawaslu Muhammad, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, meskipun masih dijumpai sejumlah permasalahan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, tetapi pemerintah dan unsur penyelenggara Pemilu meyakini masalah itu bisa diselesaikan.

  • 8 July 2015
  • 26019 Views

Biaya Pengamanan Didukung APBN, Presiden Tegaskan Anggaran Pilkada Serentak Ditanggung APBD

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sebelum rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7)

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sebelum rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7)

Presiden Joko Widodo mengatakan dana Pilkada serentak yang mencapai Rp7 triliun seluruhnya menjadi tanggungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait dengan Pilkada serentak di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/7).

  • 8 July 2015
  • 26328 Views

Bebani Anggaran, Presiden Jokowi: Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jangan Tergesa-Gesa

Presiden Jokowi memimpin ratas soal pembetukan daerah otonomi baru, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7) siang

Presiden Jokowi memimpin ratas soal pembetukan daerah otonomi baru, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa tujuan pembentukan daerah otonomi baru hanya satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat, nggak ada yang lain-lain.

“Tidak ada yang namanya bagi-bagi jabatan atau karena pembagian kekuasaan atau karena perimbangan politik yang ada, tetapi sekali lagi hanya satu tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas 87  Rancangan Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah Otonomi Baru, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) siang.

  • 8 July 2015
  • 23305 Views

Panglima TNI Akan Lakukan Diplomasi Militer Ke ASEAN

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Kepala BIN Sutiyoso, di Istana Negara, jakarta, Rabu (8/7)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Kepala BIN Sutiyoso, di Istana Negara, jakarta, Rabu (8/7)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7), mengatakan ia akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Jenderal Moeldoko dalam mendukung Nawacita Presiden, yang akan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“ Indonesia sebagai poros maritim dunia harus mengembangkan, menguatkan TNI AL, TNI AU, karena dengan demikian, seluruh wilayah Nusantara harus bisa terpantau dan diamankan, aan apabila terjadi hal-hal yang emergency akan cepat kita bereaksi,” kata Gatot kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7) siang.

  • 8 July 2015
  • 24374 Views

Resmi, Jenderal Gatot Jadi Panglima TNI, Sutiyoso Jadi Kepala BIN

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memberikan ucapan selama kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang baru dilantiknya menjadi Panglima TNI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7)

Presiden Jokowi dan Wapres memberikan ucapan selamat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan Letjen TNI Purn. Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di Istana Negara, Rabu (8/7) siang.

Pelantikan Jenderal Gatot Nurmantyo dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 49/TNI/2015. Ia menggantikan Jenderal TNI Moeldoko yang akan memasuki masa pension pada 1 Agustus mendatang.

Seusai mengucapkan sumpah, Jenderal Gatot menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden Jokowi, disaksikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Badrodin.

  • 8 July 2015
  • 29009 Views

Inilah Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Yang Baru

SetkabUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 25 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto pada  19 Juni 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

“Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden,” bunyi Pasal 2 Perseskab ini.