Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, selaku Menteri Perhubungan Ad Interim menegaskan bahwa larangan mudik mulai berlaku terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020 dan untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020.
Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan relaksasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun berjalan dan relaksasi Kurang Bayar DBH 2019 untuk keperluan penanganan Virus Korona (Covid-19) serta melindungi daerah dari ancaman perekonomian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rakyat karena Food and Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keputusan, saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video, Selasa (21/4), bahwa untuk mudik semua akan dilarang.
Pemerintah berupaya untuk menjaga Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terus bekerja merawat pasien Virus Korona (Covid-19) karena Nakes merupakan garda terdepan penjaga kesehatan masyarakat akan pandemi Covid-19.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I Tahun 2020 (periode Januari-Maret), dengan total investasi mencapai Rp210,7 triliun dan berarti terjadi kenaikan 8,0% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp195,1 triliun.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jabodetabek masih ada yang belum efektif, tetapi sudah mulai ada kemajuan dibandingkan dengan beberapa minggu lalu.
Berikan perlindungan optimal kepada para dokter dan tenaga medis lainnya karena mereka sebagai garda terdepan yang harus menjadi benteng terakhir untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang masa bekerja di rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari kerja sampai dengan 13 Mei 2020.
Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadan 1441H baik yang dilaksanakan di kantor maupun work from home (WFH), pada 20 April 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1441H […]
