Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan komponen masyarakat serta unsur aparat keamanan yang ada akan dengan cepat mengatasi masalah penambahan kasus baru Covid-19.
Revitalisasi fungsi rumah ibadah pada tatanan normal baru akan disusun sangat fair sekali dan rencana akan diterbitkan dalam minggu ini.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akan dikenakan atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020.
Otoritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya menghitung R0 dan Rt untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk daerah provinsi serta kabupaten/kota.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap bahwa dengan dilakukannya masyarakat produktif dan aman Covid-19, kegiatan perekonomian akan berangsur pulih dalam protokol baru sampai ditemukan antivirus ataupun vaksin yang bisa diberikan kepada warga.
Presiden menugaskan Gugus Tugas untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terkait Kenormalan Baru.
Kementerian Agama (Kemenag) akan menyiapkan revitalisasi fungsi rumah ibadah pada tatanan normal baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan bahwa posisi Bappenas itu adalah membantu menghitung tingkat penularan awal (R0) dan angka reproduksi (RT).
Pemerintah akan membuat berbagai skenario terkait dengan pertumbuhan bagaimana memperkuat dari segi kesehatan dan juga mulai penyesuaian kegiatan ekonomi terkait kenormalan baru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta adanya pengendalian arus balik dan fokus pada provinsi yang kasus barunya cukup tinggi.
