Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien terinfeksi Virus Korona (Covid-19).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk segera lakukan rapid test/tes cepat dengan cakupan yang lebih besar, agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar Virus Korona (Covid-19) bisa dilakukan.
Prioritas saat ini adalah mencegah penyebaran Virus Korona (Covid-19) lebih luas lagi karena itu penting untuk dilakukan, yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
Menteri Kesehatan (Menkes) dan seluruh jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melakukan kajian terkait dengan rapid test seperti apa yang dilaksanakan di negara lain yang memiliki cara berbeda dengan tes selama ini digunakan.
Dengan pertimbangan salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran Virus Korona (Covid-19) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah perlu menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker yang penting untuk pelayanan kesehatan dan perlindungan diri bagi masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa Rumah sakit swasta memiliki komitmen yang tinggi untuk mendedikasikan seluruh sarana prasarananya untuk digunakan oleh masyarakat di dalam kaitan untuk mendapatkan layanan perawatan, layanan pemeriksaan terkait dengan penanggulangan Virus Korona (Covid-19).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) dan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (PPSR ASN) mempersiapkan Seleksi Calon Praja/Taruna/Mahasiswa Sekolah Kedinasan (Dikdin) Formasi Tahun 2020 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan 8 Instansi pembina Sekolah Kedinasan.
Juru Bicara (Jubir) Penanganan Wabah Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa hingga 18 Maret 2020 kasus positif Covid-19 sebanyak 227, 11 negatif dan diperbolehkan pulang, serta 19 meninggal dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan penurunan harga gas kepada industri memberikan konsekuensi yang besar kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga yang diberikan hanya pada perusahaan berkinerja baik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyampaikan bahwa untuk bisa menyesuaikan harga US$6 per mmbtu maka harga gas di hulu harus bisa diturunkan antara US$4-4,5 per mmbtu, serta biaya transportasi dan distribusi dapat diturunkan antara US$1,5-2 per mmbtu.
