Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus berupaya meningkatkan perlindungan kepada 37.034 warga negara Indonesia (WNI) untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Korea Selatan.
Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi antar Kementerian/lembaga untuk menyikapi kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait Penghentian Sementara Visa Umroh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan jemaah terutama berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi hotel, dan visa.
Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menyampaikan bahwa saat ini baru dilakukan negosiasi ke Pemerintah Jepang untuk dapat slot penerbangan termasuk juga ke Haneda, namun paling penting adalah akan segera dievakuasi 68 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kapal Diamond Princess.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi telah meminta kepada duta besar (dubes) Indonesia di wilayah Timur Tengah untuk terus memantau kemungkinan warga negara Indonesia (WNI) yang terhenti perjalanan umrahnya pada saat transit dan juga berkoordinasi dengan maskapai maupun travel biro masing-masing.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia Pasifik, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), Armida Alisjahbana, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/2).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penghentian sementara visa umrah karena penyebaran Virus Corona (Covid-19) di kawasan Timur Tengah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa jangan sampai Indonesia ini hanya menjadi pasar maupun cuma jadi penonton atas kemajuan ekonomi digital.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kemajuan ekonomi digital bahkan harus berada di depan atau yang terdepan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah membuka peluang investasi untuk Ibu Kota baru kepada semua investor sesuai dengan bentuk klaster yang akan ditawarkan.
