Pemerintah optimistis akan bisa menurunkan stunting hingga berada di bawah angka 20 persen pada 2024. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya serius melalui berbagai program dan kegiatan yang lebih tepat dan cepat. “Strategi yang diambil adalah dengan mendorong dan memperkuat usaha konvergensi intervensi terhadap penyebab langsung (intervensi gizi spesifik) maupun terhadap penyebab tidak langsung (intervensi gizi […]

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber […]

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga tanggal 30 Juni 2019, terdapat potensi kekeringan meteorologis (iklim) di sebagian besar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan kriteria panjang hingga ekstrem. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Drs. Herizal, M.Si, dalam siaran persnya Rabu (3/5) pagi mengemukakan, dari hasil analisa teridentifikasi […]

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak investor global untuk segera berinvestasi di Indonesia karena prospek ekonomi Indonesia yang sangat cerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global, kondusif untuk iklim investasi di Indonesia. Menurut Gubernur BI, terdapat 4 (empat) sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, […]

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) Sekretariat Kabinet (Setkab) mengkoordinasikan Penyusunan Penilaian Risiko dan Penanganan Risiko atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Tahun 2019, di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (3/7) pagi. Kepala Biro Setkab AKRB Diah Pancaningrum dalam sambutannya mengingatkan, bahwa di lingkungan Setkab sudah ada Peraturan Seskab […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Wali Kota agar dalam waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. “Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada Kepala Daerah untuk segera […]

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat rampung seluruhnya pada akhir tahun depan (2020). Jalan Tol yang terdiri dari enam seksi tersebut akan menghubungkan Cileunyi hingga Kertajati, dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang […]

Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) terhadap 41 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, diputuskan 2 (dua) PNS mendapat sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun, PNS mendapatkan sanksi dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan sebanyak satu […]

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menerima permintaan wawancara khusus wartawan senior Uni Lubis dari IDN Times, di ruang kerjanya Gedung III Kemensetneg, Jakarta, akhir pekan lalu. Wawancara ini telah ditayangkan di channel YouTube IDN Times, Selasa (2/7) sore. Berikut petikannya. Uni Lubis: Jadi kita sudah di ruangan yang… saya ini kan wartawan tiga jaman… Zaman […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri. Dalam surat tersebut ditegaskan,  bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.