Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (6)

Dipublikasikan pada 16 Februari 2013

HASIL SURVEY PEMANFAATAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET   Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa selain program-program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan program percepatan (quick wins) diantaranya program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet dengan keluaran diantaranya Sistem Informasi Peridangan Kabinet.

Proyek Infrastruktur MP3EI Tahun 2013Butuh Biaya Rp. 143,08 Triliun

Dipublikasikan pada 25 Januari 2013

Pemerintah pada tahun 2013 berencana akan merealisasikan 82 proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana investasi sebesar Rp. 143,08 triliun. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menjelaskan, pemerintah akan mempercepat realisasi pembangunan proyek infrastruktur dengan mengeluarkan beberapa jumlah kebijakan. ”Dari sejumlah 82 […]

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

Dipublikasikan pada 18 Januari 2013

A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]

Biayai MP3EI, Pemerintah Kaji Penerbitan Obligasi Infrastruktur

Dipublikasikan pada 16 Januari 2013

Dalam rangka melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Master Plan Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang besar.  Oleh karena itu, Komite Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mengusulkan agar Pemerintah (Menteri Keuangan) segera mengkaji peluang/kemungkinan menerbitkan Obligasi Infrastruktur (Infrasrtucture Bonds) sebagai salah satu alternatif pendanaan.

2013, Pembangunan MP3EI Fokus di Luar Pulau Jawa

Dipublikasikan pada 7 Januari 2013

Sebanyak 15 proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan dipercepat pembangunannya kini tinggal menunggu keputusan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memastikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas percepatan pembangunan ke proyek infrastruktur dalam MP3EI yang dapat meningkatkan atau mendorong pusat pertumbuhan baru di daerah. Sebagai contoh adalah proyek […]

Komitmen Riil Pemerintah Terhadap Kebijakan Pengembangan Program MP3EI

Dipublikasikan pada 19 Desember 2012

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peranan pemerintah dalam pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih sangat minim akibat tidak memadainya dana yang dianggarkan pemerintah di APBN untuk MP3EI. Oleh karena itu, kebijakan MP3EI memerlukan komitmen riil dari pemerintah untuk dapat mewujudkannya. “Rancangan kebijakan MP3EI ini sangat ideal, karena itu, pihaknya […]

Pemerintah Masukkan 246 Proyek Baru dalam MP3EI

Dipublikasikan pada 4 Desember 2012

Pemerintah memasukkan 246 proyek baru dalam MP3EI yang akan dibangun pada periode 2011-2023. Penambahan tersebut menjadikan jumlah keseluruhan proyek menjadi 912 proyek dari sebelumnya sejumlah 666 proyek. Perkiraan nilai proyek pun diprediksi makin besar, dari yang sebelumnya Rp. 1.771 triliun menjadi Rp. 2.192 trilun. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lukita […]

Arsip