Lampiran 3.b HASIL SURVEY DALAM RANGKA PERBAIKAN TAMPILAN DATA DAN RETRIEVAL ALM Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011, salah satu kegiatan quick win adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pensiun pegawai negeri sipil yang menjadi kewenangan Presiden.
HASIL SURVEY PEMANFAATAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa selain program-program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan program percepatan (quick wins) diantaranya program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet dengan keluaran diantaranya Sistem Informasi Peridangan Kabinet.
Sepanjang tahun 2012 pemerintah telah merealisasikangroundbreaking (GB) 71 proyek dalam kerangka Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dengan total nilai investasi mencapai Rp. 212,3 triliun. Hal tersebut disampaikan KP3EI dalam laporannya terkait perkembangan pelaksanaan program MP3EI sampai dengan akhir Desember 2012.
Pemerintah pada tahun 2013 berencana akan merealisasikan 82 proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana investasi sebesar Rp. 143,08 triliun. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menjelaskan, pemerintah akan mempercepat realisasi pembangunan proyek infrastruktur dengan mengeluarkan beberapa jumlah kebijakan. Dari sejumlah 82 […]
A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]
Dalam rangka melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Master Plan Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang besar. Oleh karena itu, Komite Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mengusulkan agar Pemerintah (Menteri Keuangan) segera mengkaji peluang/kemungkinan menerbitkan Obligasi Infrastruktur (Infrasrtucture Bonds) sebagai salah satu alternatif pendanaan.
Kantor berita internasional Reuters yang berpusat di London, Inggris, memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Newsmakers of The Year 2012 karena keberhasilannya membawa Indonesia melewati masa-masa kiris. Reuters menilai Indonesia merupakan negara terkuat di Asia Tenggara dalam menghadapi krisis ekonomi global. Bapak datang untuk menyampaikan undangan dari Reuters untuk Presiden agar beliau bisa mengadiri […]
Sebanyak 15 proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan dipercepat pembangunannya kini tinggal menunggu keputusan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memastikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas percepatan pembangunan ke proyek infrastruktur dalam MP3EI yang dapat meningkatkan atau mendorong pusat pertumbuhan baru di daerah. Sebagai contoh adalah proyek […]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato bertema perdamaian di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Rabu (19/12). Presiden menyampaikan pidatonya usai menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang Pemimpin Perdamaian dari Universiti Utara Malaysia. Pidato disampaikan di depan Yang Dipertuan Agong Tuanku Al Haj Abdul Halim selaku chancellor Universiti Utara Malaysia, Wakil Rektor Universiti Utara […]
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peranan pemerintah dalam pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih sangat minim akibat tidak memadainya dana yang dianggarkan pemerintah di APBN untuk MP3EI. Oleh karena itu, kebijakan MP3EI memerlukan komitmen riil dari pemerintah untuk dapat mewujudkannya. “Rancangan kebijakan MP3EI ini sangat ideal, karena itu, pihaknya […]
