Oleh: Purnomo Sucipto *) Beberapa waktu belakangan ini, instansi Sekretariat Kabinet cukup menyita perhatian publik. Hal ini seiring pemberitaan proses pencalonan gubernur DKI Jakarta. Calon Gubernur Pramono Anung diketahui adalah Sekretaris Kabinet, sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Banyak orang ingin mengetahui latar belakang Pramono Anung termasuk tempat kerja terakhir beliau. Banyak yang bertanya […]

Oleh: Nurul Hani Pratiwi *) dan Yehuda Bimo Yudanto **) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang dikenal dengan sebutan RUPBASAN adalah salah satu lembaga penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) di Indonesia karena fungsinya sebagai tempat penyimpanan benda yang disita oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk keperluan proses peradilan.

Oleh: Muhammad Iqbal *) Keketuaan Laos di ASEAN dimulai sejak 1 Januari 2024 setelah diserahkan secara resmi oleh Indonesia pada Upacara Penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, tanggal 7 September 2023 di Jakarta. Keketuaan Laos mengusung tema “ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience”, yang merefleksikan pentingnya penguatan konektivitas dalam mendukung integrasi antarpilar Komunitas ASEAN dan […]

Oleh: Lusia Novita Sari *) dan Yulia Elvira **) Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu isu yang hangat dibahas dalam berbagai forum, termasuk dalam hubungan internasional. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan sistem AI sebagai sistem berbasis mesin, yang untuk tujuan eksplisit atau implisit menghasilkan keluaran seperti prediksi, konten, rekomendasi, […]

Oleh: Retno Wulandari, S.H., M.H. *) Otonomi khusus terhadap Papua pertama kali diberikan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Latar belakang utama pemberian otonomi khusus dimaksud adalah untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, otonomi khusus diberikan dalam rangka untuk mengakui dan menghormati […]

Oleh: Adam Mulya Bunga Mayang, S.H., M.H. *) Satu dasawarsa sudah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berlaku di Indonesia. Sebelum berlakunya UU Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan mengenai desa menjadi bagian dari pengaturan UU Pemerintah Daerah (Pemda) terdahulu yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana […]

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), baik sebelum maupun pasca perubahan/amandemen, sistem pemerintahan yang dipilih oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial (PSHK, 2000). Warna sistem pemerintahan presidensial memang nampak menjadi lebih jelas sejak 4 (empat) kali perubahan UUD 1945, yakni dengan perubahan doktrin yang sebelumnya dari pembagian kekuasaan (distribution […]