BAB I   PENDAHULUAN    A. Latar Belakang      Di Indonesia pemahaman birokrasi lebih sering dikenal dengan istilah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kepemerintahan yang […]

  Lampiran 3.a   HASIL SURVEY TIM PENGELOLA QUICK WINS BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PERBAIKAN TAMPILAN DATA DAN RETRIEVAL SIPUU   Penyiapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) merupakan salah satu dari 3 (tiga) produk utama pelayanan Sekretariat Kabinet yang dijadikan sebagai program percepatan (Quick Wins) Sekretariat Kabinet. […]

Lampiran 3.b   HASIL  SURVEY DALAM RANGKA PERBAIKAN TAMPILAN DATA DAN RETRIEVAL ALM   Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011, salah satu kegiatan quick win adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pensiun pegawai negeri sipil yang menjadi kewenangan Presiden.

HASIL SURVEY PEMANFAATAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET   Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa selain program-program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan program percepatan (quick wins) diantaranya program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet dengan keluaran diantaranya Sistem Informasi Peridangan Kabinet.

Pemerintah pada tahun 2013 berencana akan merealisasikan 82 proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana investasi sebesar Rp. 143,08 triliun. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menjelaskan, pemerintah akan mempercepat realisasi pembangunan proyek infrastruktur dengan mengeluarkan beberapa jumlah kebijakan. ”Dari sejumlah 82 […]

A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]

Dalam rangka melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Master Plan Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang besar.  Oleh karena itu, Komite Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mengusulkan agar Pemerintah (Menteri Keuangan) segera mengkaji peluang/kemungkinan menerbitkan Obligasi Infrastruktur (Infrasrtucture Bonds) sebagai salah satu alternatif pendanaan.

Sebanyak 15 proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan dipercepat pembangunannya kini tinggal menunggu keputusan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memastikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas percepatan pembangunan ke proyek infrastruktur dalam MP3EI yang dapat meningkatkan atau mendorong pusat pertumbuhan baru di daerah. Sebagai contoh adalah proyek […]