web analytics

Home

BERITA

  • 25 May 2016
  • 68 Views

Tim Sensus Ekonomi BPS Juga Gali Data Dari Jokowi

Tim Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/5) siang. Kedatangan Tim Sensus Ekonomi BPS itu dimaksudkan untuk menggali data mengenai informasi utuh dari perekonomian dalam negeri.

Sebagaimana yang dilakukan di rumah-rumah warga, seusai menggali data dari Presiden Jokowi, 9 (sembilan) orang perwakilan dari Tim Sensus Ekonomi juga melakukan penempelan stiker di pintu Istana Merdeka tanda bahwa Presiden telah memberikan data kepada tim Sensus terkait pendataan Sensus Ekonomi.

  • 25 May 2016
  • 806 Views

Mendagri Mengaku Sudah Batalkan Sedikitnya 3.143 Peraturan

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menyusul adanya instruksi Presiden Joko Widodo untuk menghapus Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, yang jumlahnya ribuan dan tersebar di sebagian besar di tanah air, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menuntaskan target perbaikan aturan itu.

“Penuntasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membatalkan, setidaknya 3.143 peraturan,” ungkap Tjahjo sebagaimana dikutip situs www.kemendagri.go.id, Rabu (25/5) siang.

  • 25 May 2016
  • 3816 Views

10 Tahun Tidak Bayar Pajak, Menkeu Minta Dirjen Pajak Tindak Tegas PMA Nakal

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) nakal yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria nakal ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.

“Tentunya pemeriksaan yang lebih tegas kepada wajib pajak, khususnya PMA yang dalam tempo minimum sepuluh tahun itu tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi,” kata Menkeu setelah melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

  • 25 May 2016
  • 2577 Views

Setkab Kirim Wakil Ikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi dan Komunikasi Publik

BimtekPerwakilan Sekretariat Kabinet (Setkab) dan 14 perwakilan pelaksana teknis pelayanan informasi (website) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Tenaga Humas Pemerintah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIKP, di Pusat TIK Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (24/5). Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam teknis pengunggahan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP).

Aplikasi dari SIKP sendiri merupakan wadah/tempat data dan informasi yang dikirimkan dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengembangan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

  • 25 May 2016
  • 3404 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi

PLTUDengan pertimbangan dalam rangka menjamin ketahanan energi dan untuk menetapkan langkah-langkah darurat penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Menurut Perpres ini, penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional.

  • 24 May 2016
  • 6313 Views

Evaluasi Paket Kebijakan I – XII, Darmin: Tinggal 9 Peraturan Yang Belum Selesai

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5). (Foto: Humas/Jay)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5). (Foto: Humas/Jay)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, dari paket Kebijakan Ekonomi I-XII terdapat 203 deregulasi. Dari 203 deregulasi tersebut telah dikeluarkan sebanyak 194 peraturan atau 96%, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan seterusnya.

“Jadi yang masih belum keluar juga, masih dalam pembahasan ada 9 atau 4%,” ungkap Darmin kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I-XII di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) petang.

  • 24 May 2016
  • 6688 Views

Seskab: Presiden Pimpin Langsung Tim Pemantauan Paket Deregulasi

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai ratas, Selasa (24/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai ratas, Selasa (24/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membahas evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi atau Paket Deregulasi jilid I hingga XII, di Kantor Ppresiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore memutuskan meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk segera mempersiapkan dan membentuk task force atau gugus tugas, yang oleh Presiden namanya nanti akan menjadi Tim Pemantauan Paket Deregulasi.

“Sekali lagi kami ulang, Tim Pemantauan Paket Deregulasi, yang akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Presiden. Kenapa dipimpin secara langsung oleh Presiden, agar paket deregulasi dari I-XII bisa berjalan efektif sampai ke daerah,” tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas.

  • 24 May 2016
  • 8454 Views

Agar Efektif, Presiden Jokowi Minta Ada ‘Task Force’ Kawal Paket Kebijakan Ekonomi

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas membahas evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas, termasuk paket kebijakan harus terus dilakukan, baik dengan turun lapangan mengecek langsung, dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya.

“Saya akan selalu mengecek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif, dan saya ingin memastikan semua paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah berjalan,” kata Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) sore.

  • 24 May 2016
  • 7678 Views

Inilah Besaran Gaji, Tunjangan Jabatan, Dan Tunjangan Lain Ketua/Wakil Ketua LPSK

LPSKDengan pertimbangan melaksanakan ketentuan pasal 168 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2oL4 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam PP ini disebutkan, Pimpinan LPSK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LPSK; dan b. 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota LPSK. “Ketua sebagaimana dimaksud merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) PP tersebut.

  • 24 May 2016
  • 9512 Views

Fitch Kembali Masukkan Indonesia Dalam Peringkat Layak Investasi

fitch-ratings-131115cLembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada 23 Mei 2016. Dalam siaran persnya, Senin (23/5) kemarin, Fitch memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN