web analytics

Home

BERITA

  • 29 May 2015
  • 549 Views

Siap Dukung Dana, Presiden Jokowi Harap Produksi Coklat Nasional Jadi Nomor Satu Di Dunia

Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian pembangunan smelter nikel, di Morowali, Sulteng, Jumat (29/5)

Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian pembangunan smelter nikel, di Morowali, Sulteng, Jumat (29/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar produksi coklat Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia dalam 5-6 tahun ke depan.

“Saat ini coklat kita nomor tiga di dunia, diharapkan dalam waktu 5-6 tahun bisa menjadi nomor satu,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan pabrik smelter nikel di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopo, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (29/5).

Untuk dapat memacu produksi tersebut, Presiden Jokowi menyerukan untuk menyuntik dana lagi guna meremajakan tanaman coklat yang sudah tua, kalau itu dilakukan secara konsisten.

  • 29 May 2015
  • 1677 Views

Inilah Organisasi Baru Kementerian Pertahanan Sesuai Perpres No. 58 Tahun 2015

Ktr Kementerian-Pertahanan-RISehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 Mei 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Menurut Perpres ini, Kementerian Pertahanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan; d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan; e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan; f. Inspektorat Jenderal.

  • 29 May 2015
  • 2915 Views

Beri ‘Deadline’ 3 Juni, KPU Ancam Tunda Pilkada Daerah Yang Belum Serahkan NPHD

Pemilu-di-TPS-750x410Sehubungan dengan masih adanya daerah yang belum memberikan persetujuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi deadline atau batas waktu hingga 3 Juni mendatang untuk daerah-daerah itu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Apabila sampai batas waktu tanggal 3 Juni 2015 belum dilakukan penandatanganan NPHD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupetan/Kota akan menunda pelaksanaan Pilkada,” bunyi Surat Edaran KPU Nomor 259/KPU/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.

  • 29 May 2015
  • 3494 Views

Organisasi Baru Kementerian PP Dan PA: Jumlah Deputi Tetap, Staf Ahli Berkurang Satu

PP dan PASehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 Mei 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA).

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa organisasi Kementerian PP dan PA terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender; c. Deputi Bidang Perlindungan dan Hak Perempuan; d. Deputi Bidang Perlindungan Anak; e. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; f. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

  • 29 May 2015
  • 4656 Views

Berbenah, Presiden Jokowi: Tidak Apa-Apa Sepakbola Absen Sementara Di Kompetisi Internasional

ParigiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini adalah waktunya untuk berbenah bagi persepakbolaan nasional. Karena itu, tidak apa-apa jika kita absen dalam kompetisi internasional sementara, tapi kita bisa membangun prestasi besar di masa datang.

Presiden meyakini, kalau organisasi sepak bola di Indonesia sudah tertata dengan baik, barulah Indonesia bisa berbicara soal capaian prestasi.

“Saya yakin setelah pembenahan ini selesai prestasi sepak bola kita terus merangkak naik,” kata Jokowi kepada wartawan di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (29/5) pagi.

  • 28 May 2015
  • 8241 Views

Inilah Perpres Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M

??????????Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/5) sore, di Istana Merdeka, Jakarta  mengumumkan telah menadatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436 H/2015 M, yang di dalamnya terdapat penurunan signifikan rata-rata sebesar 502 dollar AS dari 3,219 dollar AS menjadi 2,717 dollar AS.

Dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2015 itu disebutkan, bahwa BPIH Tahun 1436 H/2015 M itu meliputi biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup.

  • 28 May 2015
  • 8263 Views

Struktur Baru Kemenpora, Jumlah Deputi Berkurang Satu

KemenporaSehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 Mei 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pasal 4 Perpres No. 57/2015 itu menyebutkan, susunan organisasi Kemenpora terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; c. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; d. Deputi Bidang Pembudayaan Pemuda; e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

BERITA TERPOPULER

  • 29 May 2015
  • 550 Views

Siap Dukung Dana, Presiden Jokowi Harap Produksi Coklat Nasional Jadi Nomor Satu Di Dunia

Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian pembangunan smelter nikel, di Morowali, Sulteng, Jumat (29/5)

Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian pembangunan smelter nikel, di Morowali, Sulteng, Jumat (29/5)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar produksi coklat Indonesia dapat menjadi nomor satu di dunia dalam 5-6 tahun ke depan.

“Saat ini coklat kita nomor tiga di dunia, diharapkan dalam waktu 5-6 tahun bisa menjadi nomor satu,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan pabrik smelter nikel di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopo, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (29/5).

Untuk dapat memacu produksi tersebut, Presiden Jokowi menyerukan untuk menyuntik dana lagi guna meremajakan tanaman coklat yang sudah tua, kalau itu dilakukan secara konsisten.

  • 29 May 2015
  • 1678 Views

Inilah Organisasi Baru Kementerian Pertahanan Sesuai Perpres No. 58 Tahun 2015

Ktr Kementerian-Pertahanan-RISehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 Mei 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Menurut Perpres ini, Kementerian Pertahanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan; d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan; e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan; f. Inspektorat Jenderal.

  • 29 May 2015
  • 2916 Views

Beri ‘Deadline’ 3 Juni, KPU Ancam Tunda Pilkada Daerah Yang Belum Serahkan NPHD

Pemilu-di-TPS-750x410Sehubungan dengan masih adanya daerah yang belum memberikan persetujuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi deadline atau batas waktu hingga 3 Juni mendatang untuk daerah-daerah itu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Apabila sampai batas waktu tanggal 3 Juni 2015 belum dilakukan penandatanganan NPHD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupetan/Kota akan menunda pelaksanaan Pilkada,” bunyi Surat Edaran KPU Nomor 259/KPU/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.

  • 29 May 2015
  • 2099 Views

Pengisian Jabatan Struktural Instansi Sipil Oleh TNI/POLRI

Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Perundang-undangan

Pak PurBeberapa pihak belakangan ini mewacanakan pengisian jabatan struktural di instansi sipil tertentu oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Instansi yang dikehendaki adalah KPK, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pemerintah Provinsi DKI.

Wacana ini mungkin didasari adanya kebutuhan pejabat yang memiliki karakter dan profil yang dipunyai anggota TNI/Polri. Ketegasan dan disiplin tampaknya menjadi karakter khas anggota TNI/Polri yang dinilai tepat melaksanakan tugas tertentu secara optimal pada jabatan struktural dimaksud. Namun perlu diingat, bisa-tidaknya wacana tersebut diwujudkan, hendaknyaterlebih dahulu melihat pada ketentuan peraturan yang berlaku.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »