web analytics

Home

BERITA

  • 11 February 2016
  • 5054 Views

Bantah Liberalisasi, Seskab: Paket Kebijakan Ekonomi X Potong Mata Rantai Oligarki dan Kartel

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis Siang (11/2). (Foto:Humas/Jay)

Seskab memberikan keterangan tentang Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (11/2). (Foto:Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi X, yang dikeluarkan pada Kamis (11/2) ini prinsip dasarnya adalah perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014.

Namun demikian prinsip Paket Kebijakan Ekonomi X ini, menurut Seskab, bagi usaha kecil, mikro, dan menengah yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp10 miliar mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

  • 11 February 2016
  • 5365 Views

Paket Kebijakan Ekonomi X: Perlonggar Investasi Sekaligus Tingkatkan Perlindungan UMKMK

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi para menteri dan pejabat terkait mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X (11/2). (Foto: Humas/Jay)

Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X yang berfokus pada peningkatan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, dalam Paket Kebijakan Ekonomi X ini, pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

  • 11 February 2016
  • 5144 Views

DPR Menunda, Presiden Jokowi : Revisi UU Harus Perkuat KPK

IMG-20160114-WA00771-300x222Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan usulan DPR-RI, yang sekarang  masih dalam proses. Karena itu, Presiden meminta agar masalah revisi UU KPK itu jangan ditanyakan kepada dirinya.

Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan, usulan itu harus dimaksudkan untuk memperkuat KPK. “Perlu saya sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke Lampung, Kamis (11/2) siang.

  • 11 February 2016
  • 7220 Views

Buka ‘Bali Clean Energy Forum”, Wapres: Pemerintah Janjikan Kemudahan Investasi Energi Bersih

ippWakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengemukakan, pentingnya efisiensi energi dan efisiensi biaya melalui penggunaan teknologi maju.  Untuk itu, pemerintah berharap dapat menjalin kerja sama dengan para investor khususnya dalam pengembangan energi bersih.

Saat memberikan sambutan pada acara “Bali Clean Energy Forum 2016”, yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM dan International Energy Agency (IEA), sebuah badan energi dunia yang terdiri dari 29 negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang saat ini sedang giat mendorong pembangunan energi bersih, di Nusa Dua, Bali, 11-12 Februari ini, Wapres menegaskan, pemerintah menjanjikan kemudahan prosedur investasi kepada para investor yang ingin berpartisipasi di pembangunan ketenagalistrikan khususnya dari energi bersih.

  • 11 February 2016
  • 9874 Views

Tidak Registrasi PUPNS, BKN ‘Blocking’ Layanan Kepegawaian 93.721 PNS

1pupnsBadan Kepegawaian Negara (BKN) menutup layanan kepegawaian kepada 93.721 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga 31 Januari 2016 tidak melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Tumpak Hutabarat dalam siaran persnya Rabu (10/2) malam menyampaikan, bahwa 31 Januari 2016 adalah batas perpanjangan registrasi PUPNS, setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015.

  • 11 February 2016
  • 12500 Views

Inilah Alasan Kenapa Setiap Rabu PNS Kemendagri dan Pemda Wajib Pakai Seragam Putih

Seragam PutihSesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016, terhitung mulai Senin (8/2), penggunaan seragam dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemendagri dan Pemerintah Daerah telah diatur sebagai berikut: a. pada Senin–Selasa pakaian dinas krem; b.  Rabu kemeja putih; dan c. Kamis–Jumat menggunakan batik.

Mengenai adanya seragam warna putih itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, hal itu mencerminkan kebersihan. “Karena putih itu bersih,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip situs www.kemendagri.go.id, Kamis (11/2).

  • 10 February 2016
  • 14995 Views

Sofyan: RKP 2017 Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterang pers usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017 telah dipresentasikan di hadapan Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan, mulai dari sekarang Bappenas harus mulai berkoordinasi dengan semua K/L, dengan daerah dalam rangka menyusun RKP 2017.

  • 10 February 2016
  • 16541 Views

Diumumkan Besok, Inilah 7 Prinsip Dasar DNI

Seskab menyampaikan konferensi pers usai sidang kabinet paripurna (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Seskab menyampaikan konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) membahas mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, dan Percepatan Integrasi RPJMN 2015-2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

Dari hasil SKP tersebut, seperti disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan persnya usai rapat, pemerintah memutuskan akan mengumumkan DNI  pada hari Kamis (11/2) besok, di Kantor Presiden, Jakarta.

  • 10 February 2016
  • 17610 Views

Bukan Dirjen ke Bawah, Presiden Jokowi Tegaskan Menteri Kendalikan Penggunaan Anggaran

Presiden Jokowi pimpin sidang kabinet di Istana Negara , Jakarta (10/2) Rabu sore. (Foto:Humas/Deni)

Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara , Jakarta (10/2) Rabu sore. (Foto:Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan perubahan total dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017. Presiden menegaskan, para menteri harus betul-betul mengendalikan arah penggunaan anggaran, dan tidak memberikan (kendali tersebut) kepada bawahan.

“Arah itu dipegang penuh oleh menteri, sehingga di dirjen, direktur, dan ke bawah itu hanya memberikan rincian. Kebijakan (policy) yang berkaitan itu dipegang menteri,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

  • 10 February 2016
  • 15787 Views

Soetrisno Bachir: Presiden Minta KEIN Susun ‘Roadmap’ Industrialisasi

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas/Deni)

Seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta (10/2) Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir dalam konferensi pers menyampaikan bahwa fungsi KEIN untuk memberikan pandangan-pandangan ataupun masukan-masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. “Penting yang dikatakan Seskab tadi bahwa ada second opinion yang nanti Presiden akan mengambil keputusan,” jelas Mas Tris panggilan akrab Ketua KEIN Soetrisno Bachir.

Ketua KEIN juga menyampaikan bahwa hadirnya KEIN diharapkan memberikan nuansa positif untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia. Hal lain yang akan dilakukan oleh KEIN adalah menyusun peta jalan atau roadmap industrialisasi akan dibawa ke arah mana.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN