web analytics

Home

BERITA

  • 25 August 2016
  • 5353 Views

Pemerintah Terus Berupaya Mencegah, Jumlah Pekerja Terkena PHK Turun 7,24 Persen

Pabrik TekstilKementerian Ketenagakerjaan RI  merilis data jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  terus mengalami penurunan, Dalam periode semester 1 tahun 2016 tercatat penurunan jumlah pekerja terkena PHK sebanyak 7,24 persen dibandingkan tahun 2015.

Berdasarkan data dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, hingga satu semester tahun 2016, tercatat dari 1.494 kasus, dengan sebanyak 7.954 tenaga kerja yang mengalami PHK. Jumlah angka PHK tersebut jelas menurun dibanding tahun sebelumnya di semester yang sama, dengan 8.575 tenaga kerja di PHK, dari 126 kasus.

  • 25 August 2016
  • 6112 Views

Dukung Keterbukaan Pemerintah, Kantor Staf Presiden Gandeng INFID dan BP2DK

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kantor Staf Presiden (KSP) menggandeng International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) untuk melakukan kerja sama dan dukungan teknis dalam bidang-bidang kepentingan bersama antara lain terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Keterbukaan Pemerintah (Open Government), serta dukungan teknis dengan agenda Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

  • 25 August 2016
  • 11552 Views

Dilepas 31 Agustus, Kemdikbud Sebarkan 3.000 Guru ke Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Mendikbud Muhadjir Effendy

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyebarkan penempatan 3.000 guru peserta Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T) ke daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal di tanah air. SM-3T merupakan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari tepi atau kawasan yang belum mendapatkan pemerataan pendidikan.

“Terdapat kawasan di Indonesia yang sangat makmur secara pendidikan tetapi ada juga yang minim, terutama di pelosok Indonesia. Inilah yang dicoba dipersempit jurang kemakmuran pendidikannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada rapat koordinasi penetapan penempatan calon peserta Program SM-3T, di Jakarta, Kamis (25/8) pagi.

  • 25 August 2016
  • 25412 Views

Inilah Daerah-Daerah Yang Terkena Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Terbesar

RupiahMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, telah memutuskan melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.

Dalam PMK itu disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

  • 24 August 2016
  • 12383 Views

Soal Paket Kebijakan Ekonomi XIII, Seskab: Negara Hadir Untuk Menyediakan Rumah Murah

Seskab saat memberikan keterangan pers tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 di Kantor Presiden, Jakarta (24/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Seskab saat memberikan keterangan pers tentang Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 di Kantor Presiden, Jakarta (24/8). (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, Paket Kebijakan XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjawab apa yang menjadi basis dasar yang harus dijalankan ataupun menjadi tanggung jawab negara, yaitu berkaitan dengan salah satunya adalah tentunya sandang, pangan, dan papan.

“Ini berkaitan dengan papan, dalam hal ini adalah negara hadir untuk menyediakan rumah murah dengan cara yang lebih sederhana, perizinan yang tidak berbelit-belit. Dan mudah-mudahan ini juga akan direspons oleh perbankan, dan sekaligus oleh dunia usaha. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan,” kata Pramono kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8) sore.

  • 24 August 2016
  • 15770 Views

Bangun 1 Juta Rumah, Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi tentang Perumahan Untuk MBR

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung sebelum menyampaikan keterangan tentang PKE XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8) sore. (Rahmad/Humas)

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung sebelum menyampaikan keterangan tentang PKE XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8) sore. (Rahmad/Humas)

Guna mewujudkan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, pemerintah hari ini mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8) sore.

  • 24 August 2016
  • 10567 Views

Reforma Agraria, Presiden Jokowi Minta Dilakukan Pensertifikatan Tanah Besar-Besaran

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai reforma agraria, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8) sore. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai reforma agraria, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8) sore. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target pada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Presiden menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

“Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi. Tetapi setiap tahun kita akan tambah, tambah, tambah. Kalau bisa mensertifikatan 5 juta per tahun itu sudah sesuatu yang lompatannya sangat besar,” kata  Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Reformasi Agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8) sore.

  • 24 August 2016
  • 12698 Views

Pameran Kearsipan “Menelusuri Jejak ‘Algemene Secertarie’ dan Sekretariat Negara Dalam Arsip”

Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno disaksikan Kepala Staf Presiden Teten Masduki mencoba koleksi sepeda kuno, dalam pameran di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/8) siang. (Foto: Agung/Humas)

Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno disaksikan Kepala Staf Presiden Teten Masduki mencoba koleksi sepeda kuno, dalam pameran di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/8) siang. (Foto: Agung/Humas)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki membuka Pameran Kearsipan Kemensetneg RI yang bertajuk “Menelusuri Jejak Algemene Secretarie dan Sekretariat Negara Dalam Arsip”, yang digelar di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/8) pagi.

Pameran yang akan berlangsung hingga Kamis (25/8) besok itu, menampilkan arsip mengenai Algemene Secretarie (Sekretariat Negara pada masa kolonial Belanda) dan Sekretariat Negara pada masa kemerdekaan sampai dengan saat ini.

  • 24 August 2016
  • 21751 Views

Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Industri PerikananDalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara, Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Inpres tersebut ditujukan kepada 25 (dua puluh lima pejabat), yaitu Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menko Perekonomian,  Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Mendagri, Menlu, Menteri Keuangan,  Menhub, Menperin, Mendag, Menteri ESDM, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menristek Dikti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkop dan UKM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Bakamla, Kepala BKPM, Kepala BNPP, Kepala BPOM, para gubernur, dan para bupati/walikota.

  • 24 August 2016
  • 20559 Views

Terima Kontingen Olimpiade, Presiden Jokowi Minta Menpora Prioritaskan Cabang Olahraga Berprestasi

Presiden Jokowi bersama peraih emas Olimpiade Brasil, Tontowi Yahya dan Liliyana Natsir, serta Sri Wahyuni dan Eko Yuli, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi bersama peraih emas Olimpiade Brasil, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir, serta Sri Wahyuni dan Eko Yuli, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8) pagi. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo  (Jokowi) atas nama rakyat, dan atas nama pemerintah menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan seluruh atlet Indonesia pada Olimpiade 2016, di Rio de Janeiro, Brasil.

Presiden menilai kontingen Indonesia telah berjuang maksimal dan memberikan hasil yang maksimal.  “Kalau di London 2012 dulu kita mendapatkan 2 medali, satu perak dan satu perunggu. Sekarang kita mendapatkan 2 perak dan 1 emas,” kata Presiden Jokowi saat menerima kontingen Olimpiade Indonesia 2016, di Istana Merdeka, Jakarta,Rabu (24/8) pagi.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN