web analytics

Home

BERITA

  • 29 August 2015
  • 1995 Views

Bank Indonesia Batasi Pembelian Valuta Asing Maksimal 25.000 Dollar AS

Rupiah-Dollar-750x410Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah mengingat masih banyak terdapatnya permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan ekonomi riil, Bank Indonesia (BI) mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying), dari sebelumnya sebesar 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) per-bulan per-nasabah/pihak asing menjadi sebesar 25.000 dollar AS atau ekuivalennya per-bulan per-nasabah.

“Dengan demikian, pembelian valas di atas 25.000 dollar AS diwajibkan memiliki underlying transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, BI mengatur pula bahwa apabila nominal underlying transaksi tidak dalam kelipatan 5.000 dollar AS, maka akan dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan 5.000 dollar AS,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam siaran persnya Jumat (28/8).

  • 29 August 2015
  • 1941 Views

Tersebar Di 15 Provinsi, Kementerian PUPR Lelang Proyek Anggaran 2016 Senilai Rp 3,7 Triliun

Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono didampingi sejumlah pejabat meresmikan launching proyek Kementerian PUPR TA 2016, di Jakarta, Jumat (28/8)

Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono didampingi sejumlah pejabat meresmikan launching proyek Kementerian PUPR TA 2016, di Jakarta, Jumat (28/8)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan launching lelang dini Tahun Anggaran 2016, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/8). Proyek yang dilelang itu senilai Rp 3,709 triliun yang tersebar di 15 provinsi.

Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Taufik Widjoyono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan, pagu anggaran tahun 2016 di kementeriannya telah ditetapkan Menteri Keuangan senilai Rp 106,4 triliun, dimana Rp 46,28 triliun (43,5 persen) diantaranya ditujukan untuk pengembangan jaringan jalan dan jembatan di bawah tanggung jawa Ditjen Bina Marga.

  • 28 August 2015
  • 7212 Views

Presiden Jokowi: Tidak Boleh Lagi, Ada Proyek Mangkrak Karena Perijinan

Presiden Jokowi saat melihatPLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Jokowi saat melihat lokasi PLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan lahan. Presiden berharap semuanya segera bekerja.

“Saya akan mendadak mengecek kesini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

  • 28 August 2015
  • 8976 Views

Resmikan PLTU Di Batang, Presiden Jokowi: Ini Bukti Pemerintah Bisa Selesaikan Masalah

Batang-3Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8) pagi. PLTU berkapasitas 2X1000 MW ini  berlokasi di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ajakannya kepada investor  untuk membiayai proyek ini, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  tidak cukup. “PLTU ini diharapkan bisa mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

  • 28 August 2015
  • 8244 Views

Pemerintah Terbitkan Aturan Penanganan Hukum Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Kejahatan AnakGuna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara Anak (telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun) dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana itu bertujuan untuk: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

  • 28 August 2015
  • 8656 Views

Presiden Jokowi: NU Berkomitmen Jaga Keberagaman, Kerukunan Dan Kesejahteraan Rakyat

Presiden Jokowi berfoto bersama pengurus PBNU 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8)

Presiden Jokowi berfoto bersama pengurus PBNU 2015-2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya, karena organisasi massa Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama, telah meneguhkan sikapnya untuk menjadi perekat bangsa Indonesia.

“NU berkomitmen untuk terus bahu membahu bersama pemerintah menjaga keberagaman, kerukunan dan kesejahteraan rakyat,” tulis Presiden Jokowi melalui fan page facebooknya Kamis (27/8) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah pada Kamis (27/8) kemarin, di Istana Merdeka, Jakarta, menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil muktamar di Jombang, Jatim, awal bulan ini.

  • 27 August 2015
  • 10176 Views

Menkeu: Pengajuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan Dapat Dilakukan Melalui Kantor PTSP

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, permohonan fasilitas tax holiday dalam bentuk Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 dapat dilakukan melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Prosesnya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu PTSP,” kata Bambang dalam keterangan pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/8) siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro terkait dengan diterbitkannya PMK Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada tanggal 4 Agustus 2015 lalu.

BERITA TERPOPULER

  • 29 August 2015
  • 1996 Views

Bank Indonesia Batasi Pembelian Valuta Asing Maksimal 25.000 Dollar AS

Rupiah-Dollar-750x410Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah mengingat masih banyak terdapatnya permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan ekonomi riil, Bank Indonesia (BI) mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying), dari sebelumnya sebesar 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) per-bulan per-nasabah/pihak asing menjadi sebesar 25.000 dollar AS atau ekuivalennya per-bulan per-nasabah.

“Dengan demikian, pembelian valas di atas 25.000 dollar AS diwajibkan memiliki underlying transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, BI mengatur pula bahwa apabila nominal underlying transaksi tidak dalam kelipatan 5.000 dollar AS, maka akan dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan 5.000 dollar AS,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam siaran persnya Jumat (28/8).

  • 29 August 2015
  • 1942 Views

Tersebar Di 15 Provinsi, Kementerian PUPR Lelang Proyek Anggaran 2016 Senilai Rp 3,7 Triliun

Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono didampingi sejumlah pejabat meresmikan launching proyek Kementerian PUPR TA 2016, di Jakarta, Jumat (28/8)

Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono didampingi sejumlah pejabat meresmikan launching proyek Kementerian PUPR TA 2016, di Jakarta, Jumat (28/8)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan launching lelang dini Tahun Anggaran 2016, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/8). Proyek yang dilelang itu senilai Rp 3,709 triliun yang tersebar di 15 provinsi.

Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Taufik Widjoyono yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan, pagu anggaran tahun 2016 di kementeriannya telah ditetapkan Menteri Keuangan senilai Rp 106,4 triliun, dimana Rp 46,28 triliun (43,5 persen) diantaranya ditujukan untuk pengembangan jaringan jalan dan jembatan di bawah tanggung jawa Ditjen Bina Marga.

  • 28 August 2015
  • 7213 Views

Presiden Jokowi: Tidak Boleh Lagi, Ada Proyek Mangkrak Karena Perijinan

Presiden Jokowi saat melihatPLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Jokowi saat melihat lokasi PLTU Batang, di di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jumat (28/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan lahan. Presiden berharap semuanya segera bekerja.

“Saya akan mendadak mengecek kesini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

  • 28 August 2015
  • 8977 Views

Resmikan PLTU Di Batang, Presiden Jokowi: Ini Bukti Pemerintah Bisa Selesaikan Masalah

Batang-3Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8) pagi. PLTU berkapasitas 2X1000 MW ini  berlokasi di pantai Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ajakannya kepada investor  untuk membiayai proyek ini, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  tidak cukup. “PLTU ini diharapkan bisa mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »