web analytics

Home

BERITA

  • 5 March 2015
  • 2385 Views

Didampingi Ibu Negara, Presiden Jokowi Lepas Pesta Rakyat Cap Go Meh di Bogor

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Gubernur Jabar, dan Walikota Bogor, saat melepas peserta Pesta Rakyat Cap Go Meh, di Bogor, Kamis (5/3)

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Gubernur Jabar, dan Walikota Bogor, saat melepas peserta Pesta Rakyat Cap Go Meh, di Bogor, Kamis (5/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Widodo didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bogor Aria Bima menghadiri pembukaan Bogor Street Festival (Pesta Rakyat Cap Go Meh), di Vihara Dhanagun, Bogor, Jawa Barat, Kamis  (5/3) sore.

Presiden Jokowi secara simbolis mengibaskan kain warna putih berlogo Pesta Rakyat Cap Gomeh 2015  sebagai tanda dimulainya pesta rakyat.

“Dengan mengucap Bismillah hirrohman nirrohim, Pesta Rakyat Cap Gomeh Bogor sore hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai,” kata Presiden Jokowi saat melepas peserta karnaval.

  • 5 March 2015
  • 2412 Views

Laksanakan Program Prioritas, Seskab Tegaskan Kantor Staf Presiden Tidak Evaluasi Menteri

Seskab Andi Widjajanto dalam acara Forum Tematik Bakohumas di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis (5/3)

Seskab Andi Widjajanto dalam acara Forum Tematik Bakohumas di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis (5/3)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto kembali menegaskan, bahwa tugas pengendali program-program prioritas yang dibebankan kepada Kantor Staf Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi menteri. Tetapi melaksanakan program-program prioritas.

Ia memberi contoh masalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (5/3) pagi. Pada ratas itu, Presiden memberi arahan agar trans Tol Sumatera itu dimulai bulan April, lalu diharapkan ada beberapa ruas yang selesai 2017, ada yang selesai 2018 dst.

Nah untuk itu, lanjut Seskab, ada perhitungan dari Menteri PU dan Perhitugan, perhitungan dari PT Hutama Karya berapa miliar yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan , dst.

  • 5 March 2015
  • 3227 Views

Menkominfo Wajibkan Pejabat Humas Memiliki 2 Akun Twitter

Menkominfo Rudiantara (kanan) didampingi Seskab Andi Widjajanto dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, saat hadir di acara Bakohumas, di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis (5/3)

Menkominfo Rudiantara (kanan) didampingi Seskab Andi Widjajanto dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, saat hadir di acara Bakohumas, di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis (5/3)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta seluruh pejabat hubungan masyarakat (Humas)  di kementerian dan lembaga (K/L) untuk memiliki dan memanfaatkan akun Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya.

“Di dunia yang sangat dinamis ini, sesuatu yang reachable itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  Kalau humas harus dua-duanya, akun (Twitter) kantor dan pribadi, dua-duanya harus jalan. Kepala humas harus punya, satu untuk urusan kantor, satu untuk pribadi artinya jabatan yang melekat,” kata Rudiantara pada acara Forum Tematik Kehumasan yang bertema Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Goverment Public Relations (GPR) di Aula Geduang 3 Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3).

Selain memanfaatkan media konvensional, Menkominfo mengimbau para insan humas juga harus memanfaatkan teknologi media sosial .  Ia mengingatkan kalangan humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisipasif.

  • 5 March 2015
  • 3274 Views

Rupiah Tembus Rp 13.000, Gubernur BI Minta Masyarakat Tidak Khawatir

rupiah-750x422Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta kepada pelaku pasar dan masyarakat untuk tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah yang pada perdagangan Kamis (5/3) ini menyentuh Rp13.000 /dollar AS

“Kalau ada pelemahan nilai tukar, itu sepenuhnya karena ada dinamika di luar negeri tetapi secara umum rupiah dalam keadaan baik,” ujar Agus Martowardojo, di Jakarta, Kamis (5/3).

Berdasarkan data kurs JISDOR BI pada Kamis (5/3), rupiah berada di level Rp13.022 per dolar AS atau melemah dari posisi hari sebelumnya Rp12.963 per dolar AS.  Sementara pada kurs tengah BI, rupiah tercatat pada Rp 13.022/dollar AS atau melemah dibanding kurs tengah Rabu (4/3) kemarin sebesar Rp 12.963/dollar AS.

  • 5 March 2015
  • 3691 Views

Presiden Jokowi Perintahkan Menlu Kaji Tawaran Pertukaran Tahanan Australia

Dua napi narkoba Australia yang terancam eksekusi mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

Dua napi narkoba Australia yang terancam eksekusi mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengenai tawaran yang disampaikan Menlu Australia Julie Bishop untuk melakukan penukaran tahanan (prisoner exchange) 3 (tiga) tahanan WNI di negara tersebut, dengan 2 (dua) warga Australia yang terancam eksekusi sebagai terpidana mati narkotika dan obat-obatan (narkoba) dari negara tersebut, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Presiden minta kajian dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tentang regulasi-regulasi yang ada di Indonesia dan Australia mengenai kemungkinan itu,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto kepada wartawan di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3), saat ditanya mengenai respon Presiden Jokowi atas laporan Menlu itu.

Apakah permintaan itu diakomodir? “Bisa juga tidak,” tegas Andi.

  • 5 March 2015
  • 3760 Views

Bantah Atur KPK, Seskab: Itu Inpres Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Untuk K/L

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menjelaskan kepada wartawan hasil Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/2) malam

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto membantah pemberitaan sejumlah media massa nasional, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Instruksi Presiden tentang pemberantasan korupsi, yang di dalamnya mengatur tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi menjelaskan, Inpres tersebut dikeluarkan pemerintah setiap tahun yang disebut sebagai strategi nasional pemberantasan korupsi.

“Memang selama ini fokusnya selalu pencegahan tapi bukan mengatur KPK. Inpresnya tidak tentang KPK,” jelas Andi kepada wartawan yang mencegatnya di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3) siang.

  • 5 March 2015
  • 3840 Views

Ketua DPR-RI Yakin Kantor Staf Kepresiden Tak Melampaui Tugas Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan dan Ketua DPR-RI Setya Novanto, pada satu kesempatan, beberapa waktu lalu

Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan dan Ketua DPR-RI Setya Novanto, pada satu kesempatan, beberapa waktu lalu

Ketua DPR-RI Setya Novanto meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti sudah mempertimbangkan dengan matang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015.

“Masalah Perpres tentang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan adalah proses yang panjang. Tentu apa yang dilakukan presiden, kita mengapresiasi tentu ada pertimbangan yang presiden laksanakan, yang penting bagaimana koordinasi kementerian dan staf kepresiden mempunyai yang baik,” kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/3)

Ketua DPR-RI itu juga meyakini, kantor staf kepresidenan itu tidak akan melampaui dan mengambil alih tugas dari presiden.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 154714 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 143923 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 143881 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 126888 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »