web analytics

Home

BERITA

  • 31 March 2015
  • 2688 Views

Antisipasi Radikalisme, Presiden Setujui Penempatan 1 Batalyon TNI Di Poso

Panglima TNI Jend. Moeldoko, di Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3)

Panglima TNI Jend. Moeldoko, di Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penempatan satu batalyon Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI untuk  memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

“Saya sudah lapor kepada Presiden Joko Widodo bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko  usai menghadiri acara Bakti Sosial di sela-sela latihan PPRC TNI 2015, di Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso, Sulteng, Selasa (31/3).

  • 31 March 2015
  • 2762 Views

Naik Rp 500/Liter, Menteri ESDM: Harga BBM Tidak Sepenuhnya Diserahkan Pada Pasar

Menteri ESDM Sudirman Said

Menteri ESDM Sudirman Said

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar masing-masing sebesar Rp 500 per liter, yang berlaku sejak Sabtu (28/3) lalu, mendapat kritikan sejumlah pihak. Namun, Menteri ESDM Sudirman Said memastikan, bahwa meski naik Rp 500/liter, harga kedua jenis BBM itu tidak semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar.

“Tidak benar harga kalau (harga BBM) semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar karena kalau mengikuti mekanisme pasar maka kenaikan yang kita berikan tidak segitu, tetapi lebih tinggi dari itu,” kata Sudirman Said kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/3).

  • 31 March 2015
  • 3077 Views

Temui Presiden Jokowi, ConocoPhillips Siap Investasikan 2,5 Miliar Dollar AS di Indonesia

CEO ConocoPhillips Ryan Lance didampingi sejumlah pejabat ConocoPhillips menemui Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/3)

CEO ConocoPhillips Ryan Lance didampingi sejumlah pejabat ConocoPhillips menemui Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/3)

Pimpinan perusahaan minyak dan gas bumi dunia, ConocoPhillipis, yang terdiri dari Chairman dan CEO Global ConocoPhillips Company, Ryan Lance, didampingi Presiden dan GM ConocoPhillips Indonesia Erec S. Issaacson, serta Vice President Development and Realtions ConocoPhillips Joang Laksanto, Selasa (31/3) siang, menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kepresidenan, Jakarta.

Menteri ESDM Sudirman Said yang bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan, bahwa ConosoPhillips menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya reformasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia di seltor energi, baik di Kementerian ESDM maupun di SKK Migas.

  • 31 March 2015
  • 3019 Views

25 Kepala Negara Pastikan Hadiri Peringatan ke-60 KTT Asia Afrika di Jakarta dan Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan

Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan

Sejumlah kepala negara dipastikan akan menghadiri peringatan ke-60 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika, yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Bandung, pada 19-24 April mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan selaku Penanggung Jawab Peringatan ke- 60 KTT Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnertship memperkirakan, sekitar 25 kepala akan hadir dalam acara tersebut.

“Kemarin, Presiden briefing kami di sidang kabinet bahwa PM Shinzo Abe (Jepang) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan hadir,” kata Luhut kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/3).

  • 31 March 2015
  • 3689 Views

Resmi, Presiden Jokowi Izinkan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bangun Infrastruktur

Pengadaan TanahDengan pertimbangan unyuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut.

  • 31 March 2015
  • 4002 Views

Atas Permintaan BNPT, Kementerian Kominfo Blokir 22 Situs Radikal

situs radikalPemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 22 situs/website yang dituding terkait dengan gerakan radikal.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu mengatakan, pemblokiran itu dilakukan setelah pihaknya menerima permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Aawalnya Kementerian Kominfo telah memblokir 3 (tiga) situs, namun BNPT melaporkan kembali untuk memblokir 19 situs berdasarkan surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal,” kata Ismail sebagaimana dikutip dari situs www.kominfo.go.id, pada Selasa (31/3) ini.

  • 30 March 2015
  • 6155 Views

Silaturahim Dengan Insan Film Nasional, Presiden Jokowi Sindir Sedikitnya Jumlah Bioskop

Presiden Jokowi menerima DVD film "Cahaya Dari Timur", dari arti Glenn Fredly, di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/3) malam

Presiden Jokowi menerima DVD film “Cahaya Dari Timur”, dari arti Glenn Fredly, di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/3) malam

Menyambut Hari Film Nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (30/3) malam, menggelar Silaturahim Dengan Masyarakat Film, di Istana Negara, Jakarta.

Ratusan insan film nasional tampak hadir di acara tersebut mulai dari Christine Hakim, Jajang C. Noer, Anwar Fuadi, Dian Sastro Wardoyo, Selamet Rahardjo Djarot, Reza Rahadian, hingga Glen Fredly, Roy Marten, Hengky Sulaeman, dan Putu Wijaya.

Sementara dari jajaran pemerintah tampak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 351042 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 318212 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 318033 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 253867 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »