web analytics

Home

BERITA

  • 23 August 2016
  • 7665 Views

Presiden Jokowi dan Budayawan Nasional Sepakat Susun Kebijakan Makro Kebudayaan Indonesia

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai berdialog dengan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta (23/8). (Foto:Humas/Jay)

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai berdialog dengan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta (23/8). (Foto:Humas/Jay)

Setelah hampir 2 jam melakukan dialog bersama budayawan, Presiden Joko Widodo mengaku ingin  mendapatkan masukan-masukan, input-input mengenai proses pembudayaan manusia-manusia Indonesia.

“Kita kan selalu terlalu sering berbicara masalah infrastruktur yang keras. Mengenai jalan, mengenai jembatan, mengenai pelabuhan, tidak pernah kita berbicara mengenai infrastruktur lunak, yaitu kebudayaan.

  • 23 August 2016
  • 7568 Views

Segera Bangun Infrastruktur Lunak, Presiden Jokowi Gali Masukan Dari Budayawan

Presiden Jokowi berdialog dengan para budayawan di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (23/8) sore. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi berdialog dengan para budayawan di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (23/8) sore. (Foto: Humas/Jay)

Usai memimpin Rapat Terbatas yang membahas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Kantor Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Dialog Bersama Budayawan di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (23/8) sore.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengakui pemerintah sekarang ini dipandang hanya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang keras-keras saja dan budayawan juga mungkin memiliki pandangan seperti itu. Infrastruktur yang keras seperti jalan tol, jembatan, rel kereta api, dan lain-lain.

  • 23 August 2016
  • 4973 Views

Urai Masalah Investasi, Kepala BKPM: Jangan Hadapkan Investor dengan Peraturan Beragam dan Njelimet

Kepala BKPM menjelaskan tentang hasil Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (23/8). (Foto:Humas/Agung)

Kepala BKPM menjelaskan kepada wartawan hasil Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (23/8). (Foto:Humas/Agung)

Di hadapan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang evaluasi kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan di 2015 terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 17,8 persen dibandingkan  dengan tahun sebelumnya.

“Namun tahun ini diperkirakan akan terjadi perlambatan laju realisasi investasi. Saya kira 12–14 persen. Juga ada gap antara komitmen investasi dengan realisasi,” ujar Thomas.

  • 23 August 2016
  • 6340 Views

Jika Menghambat Dihapus, Seskab Diminta Inventarisasi Seluruh Permen, dan Edaran Menteri

Seskab memberikan penjelasan kepada wartawan usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (23/8). (Foto: Humas/Agung)

Seskab memberikan penjelasan kepada wartawan usai Sidang Kabinet tentang Perizinan di Kantor Presiden, Jakarta (23/8). (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Menko Perekonomian dan juga Menko Maritim untuk mengumpulkan seluruh formulir yang berkaitan dengan perizinan.

“Kita ketahui bahwa formulir inilah sebenarnya menjadi awal keruwetan dari proses perizinan yang sebenarnya bisa dibuat simpel, itu menjadi panjang karena begitu kompleksnya perizinan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8) sore.

  • 23 August 2016
  • 7436 Views

Meskipun Investasi Tumbuh 17,8 Persen, Presiden Jokowi Minta PTSP di BKPM Tetap Dievaluasi

IMG_20160823_144123

Presiden Jokowi, didampingi Wapres JK, memimpin Sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (23/8) siang. (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, meskipun data investasi tahun 2016 menunjukkan kenaikan 17,8 persen dibanding 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus dievaluasi.

“Untuk perbaikan-perbaikan, untuk pembenahan-pembenahan, utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas yang membahas evaluasi PTSP, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8) siang.

  • 23 August 2016
  • 10099 Views

Menkeu Tunda Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum 169 Daerah Sebesar Rp19,4 Triliun

RupiahDengan pertimbangan dalam rangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Bendahara Umum Negara melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.

Penundaan yang dilakukan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp19.418.975.064.500,00 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016.

  • 23 August 2016
  • 10664 Views

Bisa Dapat Rp1 Miliar, Anwar Sanusi: Dana Desa Harus Digunakan Sebijaksana Mungkin

Dirjen IKP Kominfo dan Sesmen Desa, PDT, dan Transmigrasi berfoto bersama peserta Forum Tematik Bakohumas tentang Dana Desa (23/8).

Dirjen IKP Kominfo dan Sesmen Desa, PDT, dan Transmigrasi berfoto bersama peserta Forum Tematik Bakohumas tentang Dana Desa di Hotel Best Western, Jakarta (23/8).

Sekretaris Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, Dr. Anwar Sanusi mengemukakan, Dana Desa seharusnya dipergunakan sebijaksana mungkin.

Ia mengingatkan, dua prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu recognition, prinsip pengakuan atau existing. Kedua, subsidiaritas yakni dana tersebut bisa dikelola dan ditarik ke Kementerian.

  • 23 August 2016
  • 7291 Views

Inilah Perpres Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH

lepas hajiDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5), Pasal 35 ayat (21, Pasal 39, Pasal 44 ayat (5) UndangUndang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

  • 23 August 2016
  • 20265 Views

PP No. 34/2016: PPh Pengalihan/Jual Beli Tanah/Bangunan 2,5%, Di bawah Rp 60 Juta Dikecualikan

PerumahanDengan pertimbangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya.

  • 22 August 2016
  • 19946 Views

Presiden Jokowi Tertarik Kembangkan Kawasan Wisata Danau Toba ke Desa Parulohan

Presiden Jokowi meninjau keindahan kawasan wisata Desa Parulohan, di Kab. Humbang Hasundutan, Senin (22/8) siang. (Foto: Kris/BPMI)

Presiden Jokowi meninjau keindahan kawasan wisata Desa Parulohan, di Kab. Humbang Hasundutan, Senin (22/8) siang. (Foto: Kris/BPMI)

Pada akhir kunjungannya ke Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana, Senin (22/8) pagi, meninjau lokasi yang akan dijadikan kawasan wisata di Desa Parulohan, Lintongnihuta, Humbang Hasundutan.

Kepada para wartawan, Presiden Jokowi menjelaskan, kunjungannya itu dimaksudkan untuk melihat alternatif-alternatif lokasi yang akan dipakai untuk pengembangan kawasan Danau Toba. “Ini salah satunya alternatif yang kemarin malam kita rapatkan terbatas di Parapat. Nanti setelah sampai di Jakarta akan kita putuskan,” ujarnya.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN