Dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 23 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali kegiatan pada Tahun Baru 2017 dengan jogging berkeliling halaman Istana Kepresidenan Bogor dan kemudian dilanjutkan di Kebun Raya Bogor, Minggu (1/1) siang. Memulai jogging-nya hampir tengah hari sekitar pukul 11.30. Presiden Jokowi dengan dikawal sejumlah anggota Paspampres, memulainya dari halaman depan Istana Kepresidenan Bogor kemudian memasuki kawasan Kebun Raya Bogor […]

Setelah sempat menyaksikan film ‘Cek Toko Sebelah’ di Botani Square, Bogor, pada Sabtu (31/12) sore, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengadakan kegiatan khusus dalam menyongsong detik-detik pergantian akhir tahun 2016 ke Tahun Baru 2017. Presiden memilih merayakan datangnya Tahun Baru 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, dengan menyaksikan suasana di sekitar Istana.

Dalam rangka mempersiapkan calon pengganti Kepala Sekolah Indonesia di Singapura, Riyadh (Arab Saudi), dan Moskow (Rusia), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuka peluang bagi Kepala Sekolah dari latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditugaskan pada sekolah-sekolah tersebut selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pengumuman yang disampaikan Kepala Biro […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12) pagi. Kesembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat itu adalah: 1. Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin […]

Dengan pertimbangan dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, pemerintah memandang perlu mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/inpassing pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Berdasar pertimbangan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 7 Desember 2016 telah menandatangani […]

Sehubungan dengan adanya perbaikan jembatan Cisomang, serta untuk pengaturan lalu lintas pada masa Liburan Tahun Baru 2017, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 29 Desember 2017 telah menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor: KP 894 Tahun 2016 tentang Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) Serta Pengaturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa […]

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang menggunakan media sosial (medsos) untuk mengunggah informasi yang menjurus kepada provokasi, agitasi, propaganda, menyesatkan, pengelabuan, kebohongan, dan melakukan ujaran-ujaran kebencian kepada pihak lain.

Dalam upaya terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa untuk memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali merevisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari daerah ke pusat. Peralihan 14 sub urusan […]