Guna mendorong komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi penegak hukum, yang sebelumnya dilakukan dalam forum komunikasi Mahkumjapol (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia) baik di tingkat nasional maupun  daerah, sejumlah instansi pemerintah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Sistem Database, Penanganan Perkara Tindak Pidana […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dilakukan groundbreaking-nya di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) pekan lalu, merupakan bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa. “Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa […]

Pemerintah memasukkan 19 proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api di berbagai daerah di tanah air sebagai proyek strategis nasional, yang pelaksanaan pembangunannya perlu dipercepat. Ke-19 proyek itu tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Januari 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu adalah sebagai berikut:

Terkait dengan terjadinya lonjakan harga pangan akhir-akhir ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk mengambil langkah-langkah membuat strategi besar atau perancangan besar tentang persoalan pangan. “Presiden meminta kepada Menteri Perdagangan bersama Menteri Pertanian untuk benar-benar menjaga harga, yang wajar, yang bisa menguntungkan petani, […]

Saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IX, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan, bahwa dalam paket kebijakan itu juga ada pembenahan  di sektor logistik yang dimaksudkan untuk  meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota. Terkait hal ini, pemerintah melakukan deregulasi terhadap lima jenis usaha, yaitu:

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada tahun 2019, Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid IX yang berfokus pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, pada Paket Kebijakan Ekonomi IX itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan baru tentang kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Menko bidang Perekonomian […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, harga pangan kita masih mahal dibandingkan negara-negara yang lain. Harga pangan kita berada dalam peringkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lain seperti Filipina, China, Kamboja, India, Thailand, maupun Vietnam. Presiden mengingatkan, tingginya harga pangan itu harus disikapi dengan hati-hati, karena 81 persen penduduk kita adalah net konsumen beras.

Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan. Atas dasar pertimbangan itu Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja […]

Selain mengatur ketentuan mengenai batasan dan masalah perizinan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 8 Januari 2016, juga memuat ketentuan mengenai masalah tata ruang, penyediaan tanah, jaminan pemerintah, dan pengadaan barang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pasal 19 ayat (1) […]