Saat memberikan pengarahan pada rapat kerja pemerintah yang dihadiri oleh para gubernur,  bupati/walikota beserta wakil gubernur, wakil bupati/ wakil walikota di Istana Negara, Jumat (8/4) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung masalah posisi memperbaiki kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) yang masih berada di peringkat 109, atau naik dari posisi sebelumnya 120. Menurut […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para kepala daerah untuk saling memperkuat hingga akhir masa jabatan dan bukan saling berkelahi. “Saya minta agar pimpinan daerah jadi satu kesatuan, jangan awal mesra, nanti di pertengahan berantem, jangan terjadi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan gubernur dan bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali […]

Dengan pertimbangan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Perpres itu menyisipkan ketentuan kewenangan Badan Pengelola Dana untuk […]

Usai memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sumpah Anwar Usman sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/4) siang. Anwar Usman diambil sumpahnya untuk menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2016-2018. Pengambilan sumpah Anwar Usman berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/P Tahun 2015 tentang pengangkatan kembali […]

Terkait dengan perubahan asumsi sejumlah indikator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016 yang akan diajukan pemerintah kepada DPR-RI pada Mei mendatang, pemerintah juga melakukan perubahan pada sisi belanja negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegara mengatakan, di sisi belanja rencananya belanja kementerian/lembaga itu turun dari Rp784 triliun menjadi kira-kira Rp738 triliun […]

Pemerintah memastikan akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun anggaran 2016 ke DPR-RI pada 17 Mei mendatang. Dalam RAPBN-P ini, pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, namun asumsi nilai tukar rupiah berubah dari Rp 13.900/dollar AS menjadi Rp 13.400/dollar AS. “Inti dari RAPBN-P, yang nanti akan disampaikan lebih detail […]

Dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (7/4) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung masalah yang berkaitan dengan reformasi dalam perencanaan dan penganggaran. “Kembali ingin saya menyampaikan di kementerian/lembaga (K/L), bahwa setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya, jangan sampai […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menteri kabinet kerja mengenai tiga hal yang sudah berulang-ulang disampaikannya. Ketiga hal itu adalah masalah yang berkaitan dengan deregulasi, masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, dan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Terkait dengan masalah deregulasi, Presiden Jokowi mengatakan aturan regulasi yang terlalu banyak harus disederhanakan, harus disimpelkan. […]

Pemerintah akan memanfaatkan munculnya ribuan nama atau korporasi yang dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dalam skandal Panama Papers  sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia. “Pemerintah […]

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan penjelasan terkait simpang siur perizinan reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta, menyusul penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi di Jakarta. Menurut Seskab, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, […]