Disusun oleh: Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan segera digelar pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi pendaftaran pasangan calon (paslon) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar pilkada […]

Disusun oleh: Bidang Bilateral, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation antara Sekretariat Kabinet RI dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea (MoLEG) telah ditandatangani pada tanggal 10 September 2018. Dalam rangka implementasi MoU tersebut, 22 (dua puluh dua) orang pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet RI, baik di level Kepala Bidang, Kepala […]

Oleh: Nurul Hani Pratiwi, S.H.*) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Selain untuk pembinaan, Lapas merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) penegakan hukum yang penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Fungsi penting penegakan hukum tersebut tidak lepas dari dukungan […]

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres) ditetapkan oleh Presiden tanggal 2 Agustus 2021 dan diundangkan tanggal 6 Agustus 2021. Dengan demikian, Perpres telah dilaksanakan selama 3 tahun dan kiranya perlu dibuat refleksi atau evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Perpres mengatur […]

Oleh: Bambang Poerwono*) dan I Wayan Sulpai **)  Pemerintah Indonesia (Pemri) telah melaksanakan Dialog Konstruktif dengan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya[1] yang digelar pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2024, di Gedung Palais Wilson, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenewa, Swiss. Dialog Konstruktif merupakan tindak lanjut laporan periodik ke-2 Indonesia kepada Badan Traktat PBB atas implementasi HAM di […]

Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan, telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 25 Januari 2024. Kunjungan dimaksud merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Tanzania yang terlaksana pada 22 Agustus 2023. Dari kunjungan kenegaraan Presiden Tanzania ke Indonesia dimaksud, telah ditandatangani 8 (delapan) kesepakatan antara pemerintah, bisnis, dan universitas kedua […]

Pendukung utama suatu instansi adalah pegawai. Oleh karena itu, pegawai perlu dikelola secara profesional melalui pendekatan strategis yang memperhatikan bakat dan kompetensi. Saat ini metode pengelolaan pegawai yang berkembang di dunia adalah manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan salah satu konsep baru yang diperkenalkan oleh McKinsey melalui suatu studi “the war of talent” pada tahun 1997. […]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak). Tahapan tersebut terdiri dari (i) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;  (ii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iii) pendaftaran dan […]

Untuk melihat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencari model ideal dalam kerangka otonomi daerah, perlu terlebih dahulu melihat dan memahami perkembangan konsep pembinaan dan pengawasan itu sendiri yang terwujud dalam pilihan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami dinamika, utamanya setelah […]

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk […]